Masyarakat Kuala Kilan Segel Kebun Sawit Inti PT Arvena Diluar HGU 


riaupotenza.com
Masyarakat desa memasang poster larangan mengolah lahan sawit di luar HGU perusahaan.

INHU (RPZ) -- Puluhan masyarakat Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) segel lahan yang sudah berbentuk kebun kelapa sawit yang diduga dirampas oleh PT Arvena Sepakat (AS) dengan memasang beberapa sepanduk dilokasi kebun Perusahaan itu.

Adapun bunyi sepanduk tersebut, "lahan ini milik Adat Desa Kuala Kilan dan diluar HGU tolong PT AS kembalikan kemasyarakat adat Desa Kuala Kilan". 

"Kami Masyarakat Desa Kuala Kilan jika tidak ada penyelesaian oleh pihak terkait maka akan memanen sawet diluar HGU". Pt Arvena Sepakat dilarang Panen sawet ini diluar HGU tolong pemda inhu selesaikan".

Pemasangan sepanduk ini mulanya diketahui bahwa PT AS diduga menduduki lahan masyarakat yang tidak masuk dalam HGU Perusahaan. Berdasarkan keterangan Kepala Desa dan berdasarkan surat keterangan Desa yang dilayangkan ke Bupati Inhu nomor 140/PEM-KKL/III/2022 tentang Penyelesaian kebun diluar HGU PT Arvena Sepakat, kepala Desa meminta fasilitas pemda inhu terkait hal ini.

Dijelaskan Kades, awalnya adanya program PTSL ,saat itulah Pemdes Kuala Kilan melakukan pengukuran lahan masyarakat bersama alat ukur Gps milik CV KJSKB/maskur dan rekan pihak ketiga dari BPN yang memiliki kewenangan pengukuran sartifikat tanah.

"Nah berdasarkan pengukuran itulah ditemukan lahan milik PT Arvena Sepakat diluar HGU lebih kurang 13 hektar masuk dalam Desa Kuala Kilan (Peta HGU ada),"Ungkap Kades Kuala Kilan, Ardiyanto saat dihubungi media ini melalui sambungan sellulernya, Selasa kemarin (20/9/ 2022) 

Menurut Ardiyonto, emosi masyarakat memuncak sehingga lahan yang diduga diluar HGU PT Arvena saat ini disegel oleh puluhan masyarakat dengan memasang Sepanduk dilokasi perkebunan dan pihak Desa juga sudah melayang kan surat kepada pihak PT Arvena Sepakat pada tanggal 18 Maret 2022 lalu. Namu,  pihak Perusahaan tetap bersikokoh mengatakan bahwa lahan PT Arvena Sepakat sudah masuk dalan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) serta Hak Guna Usaha (HGU).

"Agar tidak ada sengketa kami dari pihak desa kuala kilan maka dari itu meminta Tata Pemerintahan (Tapem) Inhu dapat mempertemukan maupun memfasilitasi dengan pihak PT Arvena Sepakat, BPN dan pihak terkait agar turun kelapangan untuk melakukan pengukuran ulang lahan yang diduga diluar HGU tersebut,"ujarnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, awak media berusaha melakukan konfirmasi ke pihak PT AS melalui Humas Robert. Namun hingga berita ini dimuat yang bersangkutan belum bisa dimintai tanggapan.(har)