Sidak, BBPOM Pekanbaru Segel Gudang Importir Selatpanjang


riaupotenza.com
BBPOM Pekanbaru dan Bea Cukai Bengkalis Kantor Bantu Selatpanjang saat melakukan penyegelan gudang importir di Selatpanjang.

MERANTI (RPZ) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Kamis (18/8/22) kemarin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang bongkar muat perusahaan importir CV Sumarlin Jaya di Jalan A Yani, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Dari sidak yang didampingi Satpol PP Kepulauan Meranti dan Balai Karantina Pertanian, Hewan dan Tumbuhan Wilker Selatpanjang itu ditemukan setidaknya ada 26 item jenis produk tidak layak edar.

Berbagai jenis produk obat dan makanan tidak layak edar di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari dugaan sementara didatangkan dari Negeri Jiran, Malaysia melalui jalur laut.

Demikian diungkapkan Kepala Balai Besar POM Pekanbaru, Yosef Dwi Irwan usai melakukan penyegelan bersama jajaran Bea Cukai terhadap gudang yang berada tepat di pinggiran laut tersebut.

"Kita mendatangi lokasi gudang ini, menindaklanjuti dari informasi masyarakat yang masuk dikanal pelaporan Badan POM Pekanbaru, dan disini kita temukan sementara sebanyak 26 item produk tanpa izin edar," jelas Yosef.

Terkait proses setelah penyegelan gudang, selanjutnya, kata Yosef, Balai Besar POM akan menunggu proses dari pihak Bea Cukai karena barang temuan tersebut berada diwilayah kepabeanan.

"Karena ini katanya masih masuk wilayah kepabeanan, pihak Bea dan Cukai punya kewenangan seperti penghitungan PIB nya, dan pihak kami nantinya akan memperoses sesuai undang-undang pangan," tegas Kepala Balai Besar BPOM itu.

Menurut Yosef, terkait masuknya barang tidak layak edar dari luar negeri, pihaknya dan instansi pemerintah terkait tentunya mempunyai komitmen sama melindungi kedaulatan dan kesehatan masyarakat.

"Setelah penyegelan, tunggu aja karena proses sedang berjalan, dari 26 item produk ini untuk pcs nya akan kita hitung lagi, kemungkinan bisa bertambah jumlahnya," tutupnya.


Karantina Amankan Rempah Impor

Balai Karantina Pertanian, Hewan dan Tumbuhan Wilker Selatpanjang juga mengamankan beberapa rempah-rempah tanpa disertai surat jaminan kesehatan atau phytosanitary certificate dari otoritas Karantina di Malaysia.

Dijelaskan Abdul Ajis Nasution, temuan itu dilakukan saat operasi gabungan yang berlangsung selama enam jam.

"Saat operasi berlangsung kita juga temukan beberapa komoditi karantina dan secara dokumen pelaku usahanya tidak ada melapor ke kita membawa rempah tersebut," jelasnya.

Kepala Balai Karantina Pertanian, Hewan dan Tumbuhan Wilker Selatpanjang itu menyebutkan pihaknya akan tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita akan melakukan pengecekan kembali guna memantau komoditi karantina," paparnya.


Zona Pabean, Bea Cukai Minta Pihak Terkait Tunggu Proses Cek System

Bea Cukai Bengkalis Kantor Bantu Selatpanjang menegaskan, penindakan barang impor yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru dan instansi lainnya masih berada dizona kepabeanan.

Merunut pada aturan yang berlaku, hak pengawasan dan pengecekan fisik barang masih dilakukan. Terlebih, armada pengangkut baru saja tiba di Selatpanjang (pelabuhan kawasan pabean), Kamis (18/8/22) kemarin dan proses bongkar muat (loading) ke tempat penimbunan sementara (TPS) masih dalam pemantauan instansinya.

"Barang masih memiliki hutang dengan Negara. Secara prosedural, kita lakukan pengecekan by system terlebih dahulu," beber Kepala Seksi (Kasi) Penindakan dan Penyidikan BC Bengkalis, Eko Bramantiyo didampingi Kepala BC Kantor Bantu Selatpanjang, Wachid Ariyanto.

"Jadi, sebelum masuk (pemilik barang) mengajukan izin bongkar sama izin timbun di luar kawasan pabean. Kawasan yang diajukan izin itu dianggap sama sebagai kawasan pabean. Di situ pengawasannya kita dan sifatnya melekat," ungkapnya.

Sementara itu dikatakan Eko untuk pemeriksaan terhadap seluruh barang yang masuk juga belum selesai di periksa oleh petugasnya.

Dirinya mengaku saat melakukan pengawasan, pihaknya juga sudah menyegel gudang tersebut untuk tindakan pengamanan.

"Karena barang itu masih ada hutang untuk bea masuknya. Kapan dia bayarnya? Ketika dia mengajukan PIB," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Eko berharap pihak terkait memahami regulasi yang berlaku sesuai aturan kepabeanan.

"Kalau memang ada atensi, monggo silahkan, tapi selesaikan dulu di kita," pungkasnya. (Dam)