Dengan Desa Kuala Gading

Pemdes Kuala Kilan Berharap Pemkab Selesaikan Tapal Batas Wilayahnya


riaupotenza.com
Kabag Pertanahan, Fachrurazi SSos.

INHU (RPZ) -- Pemerintah Desa (Pemdes) Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu, khususnya bidang Tata Pemerintahan (Tapem) dapat segera menuntaskan tapal batas antar wilayah Kuala Kilan dengan Desa Kuala Gading.

Dimana tapal batas kedua Desa yang dimaksud saat ini menurut Pemdes Kilan yakni mulai dari Perumahan perkebunan PT Meganusa Inti Sawit (MNIS) masuk kekebun KKPA KUD Anggrek Desa Kuala Gading.

Terkait hal ini, pada beberapa bulan yang lalu, Pemdes Kuala Kilan dan Pemdes Kuala Gading yang didampingi Camat Batang Cenaku sudah mengelar mediasi terkait tapal batas kedua Desa tersebut yang difasilitasi Pemda Inhu.

Namun sejak mediasi kala itu hingga saat ini belum ada titik temu penyelesaian. Padahal sebut Ardiyoto, Pemkab Inhu melalui bidang Tapem berjanji akan mengambil langkah penyelesaian secepat mungkin. 

"Pak Wahyu selaku Kades Kuala Gading saat mediasi sudah mengakui jika wilayah yang dimaksud tersebut merupakan wilayah Pemdes Kuala Kilan. Jadi dari Tapem menunggu apa lagi. Kan semuanya sudah jelas dan gamblang," ungkap Kades Kuala Kilan,Ardiyoto , Jumat (7/1/2022) diruang kerjanya.

Untuk itu, lanjut Ardiyoto, pihaknya berharap Pemkab Inhu melalui Tapem dapat segera menyelesaikan dan menuntaskan masalah tapal batas kedua desa yang saat ini masuk ke Plasma KUD Anggrek di Kelompok Tani (KT) 11 dan juga perumahan karyawan PT MNIS.

"Kami berharap secara Administrasi keberadaan tanah tersebut dapat kembali ke wilayah kami. Sebab dari Tapem waktu itu mengatakan jika obyak itu salah, maka secara administrasi bisa di perbaiki kembali," pinta Kades.

Camat Batang Cenaku, H Mas'ud,SE ditemui media ini membenarkan jika dirinya kala itu juga turut serta mengikuti mediasi antara kedua Desa tersebut. Kala itu, kata Camat, dari pihak Pemkab Inhu selaku pihak yang memfasilitasi masih akan mempelajari terkait itu.

"Karena sudah berbentuk serifikat, maka pihak Tapem akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak BPN," ungkap Mas'ud.

Menanggapi hal ini, Pemkab Inhu melalui Kabag Pertanahan, Fachrurazi,Sos mengatakan, kapasitasnya hanya selaku Fasilitator, sehingga penyelesaian itu akan ia kembalikan ke pimpinan dan juga ke BPN.

"Jika tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama perorangan, apakah bisa kita merubahnya ataupun kita pindah tangankan. Oleh karena itu, kita perlu tahu proses awal penerbitan sertifikat tersebut melalui pihak BPN," sebutnya.

Kata Fachrurrozi lagi, pihaknya tetap akan memfasilitasi permasalahan tapal batas kedua desa itu, dengan mengagendakan mediasi untuk yang kedua kali.

"Menurut hemat saya, pihak pihak yang bersangkutan ini perlu duduk kembali, akan tetapi karena padatnya waktu, sehingga kami sebagai fasilitator belum dapat menentukan waktunya," pungkas Fachrurrozi sembari berharap agar kedua belah pihak dapat bersabar hingga pihaknya mempunyai waktu luang untuk mediasi kembali. (har)