Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja  Iskandar,S.Sos,M.Si

Terganjal Covid-19, Program Kerja  LK Tripartit Tertunda


riaupotenza.com
Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Iskandar,S.Sos,M.S

PANGKALANKERINCI (RPZ)-Pandemi Covid -19 yang belum berakhir ini menjadi salah satu ganjalan tersendiri bagi Lembaga Kerja (LK) Tripartit dalam melaksanakan program kerjanya.  Sebut saja agenda kerja kunjungan ke perusahaan dalam rangka melihat pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan belum terlaksana. 
      ‘’Mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih tinggi, maka perlu dipertimbangkan alternatif lain yang bisa digunakan  baik dalam pertemuan LK Tripartit maupun kunjungan ke perusahaan,’’jelas Kadisnaker Kabupaten Pelalawan Abdurrahman, melalui Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja  Iskandar,S.Sos,M.Si, Rabu (9/6).
    Menurut Iskandar, dalam pertemuan belum lama ini sempat mengagendakan topik yang akan dibahas pada setiap rapat berdasarkan usulan dari anggota. ‘’Selain itu diagendakan pembahasan mengenai Perda No.18 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan. Hal ini  mengingat terjadinya perkembangan dan perubahan regulasi dibidang Ketenagakerjaan saat ini,’’bebernya.
    Tak hanya itu, LK Tripartit yang beranggotkan dari unsur Pemerintah, unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha (Apindo) juga mengagendakan kunjungan ke perusahaan dalam rangka melihat pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan.’’Tapi itu tadi karena karena Pandemi Covid-19 agenda kerja dan program terkait belum bisa terlaksana,’’ujarnya.
    Namun lanjut Iskandar, memang perlu dicarikan solusi lain, agar LK Tripartit  Pelalawan Masa Bhakti 2021-2023 yang diitetapkan berdasarkan SK Bupati Pelalawan No.KPTS.814/DISNAKER/2021/3 tentang Penetapan keanggotaan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pelalawan Masa Bhakti 2018-2023 bisa berjalan.
     ‘’In syaa Allah akan dicarikan solusi bersama. Mengingat tugas pokok LK Tripartit adalah memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Agenda yang sempat tertunda tetap akan dilaksanakan atau dengan cara yang lain agar tugas pokok LK ini terealasisi,’’pungkas Iskandar.amr