Pencepatan Pembangunan Terhambat

Mulai Tender tak Jalan hingga Realisasi Fisik Nol


riaupotenza.com
Kabag Pengadaan Barang Jasa dan ULP Andri Yama Putra

KUANSING (RPZ) -- Memasuki bulan Mei belum satupun tender proyek diproses oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) milik Pemkab Kuansing.

Tidak hanya itu, realisasi fisik proyek (fisik) di Pemkab Kuansing pun masih nol. Tentu hal ini berdampak pada percepatan pelaksanaan program pembangunan di negeri jalur tersebut.

"Belum ada yang ditender," kata Kabag Pengadaan Barang Jasa dan ULP Setda Kuansing, Andri Yama Putra, kepada wartawan belum lama ini.

Penyebabnya, menurut Andri Yama kemungkinan pihak OPD belum selesai mempersiapkan dokumen-dokumen seperti harga perkiraan sementara atau HPS, spesifikasi teknis dan sebagainya.

"Sehingga belum diusulkan untuk diproses tendernya ke Bagian Pengadaan Barang Jasa," terangnya.

Namun untuk kegiatan penunjukan langsung (PL) yang di dinas sepertinya sudah ada yang ditangani OPD.

"Untuk kegiatan PL apa saja bisa ditengok di LPSE Kuansing," pungkasnya.

Selain itu, realisasi fisik proyek (fisik) di Pemkab Kuansing hingga bulan Mei juga masih nol. Kondisi ini dibenarkan Plt Kabag Adminitrasi Pembangunan Setda Kuansing, Firman Amushtari.

Penyebabnya kata Firman, sekarang masih dilakukan pergeseran anggaran yang dilakukan di BPKAD Kuansing. Dari informasi yang ia terima, pergeseran dilakukan karena terjadi kekurangan transfer dana pusat ke daerah.

"Jadi ada masalah dana pusat kurang, minta ditransfer. Lalu ada masalah dana bagi hasil. Jadi pergeseran anggaran di BPKAD belum selesai. Permasalahan pokok yang lebih tahu di BPKAD," ujarnya.

Karena itu katanya, kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan dan realisasi masih nol.

"Fisik belum berjalan. Paling yang ada realisasi keuangan gaji dan tunjangan pegawai," katanya.

Bahkan akunya, untuk gaji bulan Mei ini mereka belum menerima, apalagi tunjangan. Ia pun tak bisa memastikan kapan kegiatan fisik akan dilaksanakan. Namun ditarget setelah lebaran.

"Namun itu tergantung kesiapan OPD juga," katanya.

Sebab ulas Firman, setelah pergeseran tuntas dilakukan di BPKAD lalu diteruskan diinput lagi ke dalam SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah).

"Jadi pelaksanaan kegiatan menunggu pergeseran anggaran tuntas dilanjutkan input kedalam SIPD oleh OPD," katanya.

Pantauan di lapangan, saat ini masyarakat sangat mengeluh sulitnya mencari uang apalagi merela yang tergantung pada kegiatan-kegiatan Pemda. 

Kesulitan ini sepertinya disebabkan belum berjalannya kegjatan fisik dan non APBD sehingga peredaran ditenga masyarakat kecil. (cil)