Marwah Negara Kepulauan


riaupotenza.com
M Riza Damanik

Oleh
M Riza Damanik
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI

ESENSI dari membangun adalah (juga) menjaga marwah bangsa. Membangun tidak sekedar menjalankan kewajiban programatik, tetapi sekaligus melunasi janji kemerdekaan: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, bahkan ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia.
 
Itulah sebabnya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sedari awal menetapkan pemberantasan pencurian ikan sebagai salahsatu agenda utama yang harus diselesaikan. Namun, memberantas pencurian ikan disadari bukanlah sebagai tujuan akhir. Strategi ini adalah sasaran-antara untuk menemukan kembali peran laut  sebagai “jalan” kesejahteraan.
 
Presiden Jokowi menyebutkan (13/11/2014), “pilar kedua (Poros Maritim Dunia) adalah komitmen menjaga dan mengelola sumberdaya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.” Maka setelahnya, perikanan dan kenelayanan bukan lagi agenda pinggiran. Sebaliknya, telah mengarusutama menjawab tantangan bangsa.

    Tantangan

Laporan Badan Pusat Statistik (September 2016), menyebut angka kemiskinan Indonesia sedikit turun menjadi sekitar 27,76 juta orang, di antaranya termasuk keluarga nelayan. Kementerian dan Kelautan RI menyebutkan mayoritas pelaku usaha perikanan adalah UMKM, dengan proporsi 87 persen untuk pelaku perikanan tangkap, 54 persen untuk perikanan budidaya, dan nyaris 99 persennya untuk pengolahan ikan. Lalu, apa yang menyebabkan UMKM perikanan masih belum berdaya dan tersandera kemiskinan?
 
Hasil survey terhadap 8.146 UMKM Perikanan (September 2016), diketahui usaha ini terhadang oleh enam persoalan pokok, masing-masing: 66 persen terkendala permodalan, 13 persen terkendala pasar, 11 persen terkendala manejemen usaha, lalu, 5 persennya terhambat tekonologi. Sedang, sisanya terhadang masalah kemitraan usaha dan sumberdaya manusia.
 
Tantangan kedua, adalah terkait persoalan pangan. Salahsatu penyebab kemiskinan adalah mahalnya harga pangan. Lebih dari itu, satu dari tiga anak Indonesia diketahui menderita stunting atau terhambat perkembangan otaknya pada masa 1.000 hari pertama. Maka, asupan protein hewani ikan harus dapat menjawab persoalan harga dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, adalah tantangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
 
Selama ini, posisi Indonesia sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia belum memberi kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) belum memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 eksportir ikan terbesar di dunia.
 
Kondisi ini berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Keduanya bukanlah produsen utama ikan di dunia. Tidak pula memiliki laut seluas Indonesia. Namun, Thailand dapat menempati ranking 3 dan Vietnam ranking 4 sebagai eksportir produk perikanan di dunia dengan pendapatan ekspor masing-masing lebih dari 8 milyar dolar Amerika dan 6 milyar dolar Amerika (FAO, 2016).
 
Tingginya pendapatan ekspor Thailand dan Vietnam tidak terlepas dari usaha keduanya dalam menerapkan sistem jaminan mutu, keamanan hasil perikanan dan nilai tambah. Bahkan, strategi diplomasi ekonomi handal untuk menurunkan tarif bea masuk produk perikanannya di negara tujuan ekspor.
 
Ke depan, melalui industri perikanan, kegiatan perikanan rakyat Indonesia harus dapat menjadi penggerak ekonomi utama nasional.

   Terobosan

Presiden, pada 22 Agustus 2016 lalu, telah mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Instruksi ini dimaksudkan untuk mempercepat ketersambungan antara agenda pemberantasan pencurian ikan dengan strategi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, mengamankan pasokan pangan perikanan, mendongkrak devisa dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
 
Percepatan pembangunan industri perikanan memerlukan dua terobosan operasional. Pertama, tersedianya peta jalan jangka pendek-menengah pembangunan industri perikanan nasional. Dokumen ini akan menjadi panduan percepatan sinergi kementerian lembaga dalam pembangunan industri perikanan nasional.
 
Kedua, tersedianya terobosan pembiayaan usaha perikanan rakyat. Laporan Komite KUR hingga Juli 2016, menyebut penyerapan Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM perikanan masih sangat rendah, yakni hanya sebesar 1,11 persen, jauh lebih rendah dibanding serapan KUR untuk pertanian, perdagangan dan jasa.
 
Hadirnya pendamping desa, dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dioptimalkan untuk mempermudah akses nelayan terhadap permodalan, menyediakan prasarana, juga pasar berkeadilan. Sekali lagi, semua harus bersatupadu menjaga marwah bangsa (salahsatunya) dengan membangun industri perikanan nasional yang kuat dan mandiri.***