Pemko Mulai Konsultasi ke Kemendagri


PEKANBARU (RPZ)-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta terkait akan diberlakukanya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Selain konsultasi, tim ini nantinya juga akan melakukan studi banding ke beberapa daerah yang sudah menerapkan SOTK baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru HM Noer MBS, saat ditemui di kantor Walikota, Kamis (18/8) mengatakan jika pihaknya sudah mengajukan SOTK baru tersebut ke legislatif di Pekanbaru. Namun sekarang SOTK baru tersebut masih dalam pembahasan, sehingga belum bisa dipastikan kapan akan diberlakukan di Pekanbaru.

‘’Kita akan bahasnya secepat mungkin. Karena masing-masing Departemen juga memberikan infomasi terhadap satker yang ada kaitanya. Supaya unsur didalamnya bisa terakomodir. Jadi rencanya besok (hari ini_red) kami akan ke Kemendagri,’’ kata M Noer.

Sejauh ini memang belum ada kata final terkait berapa pengurangan dan penambahan di SOTK baru tersebut. Namun sebagian besar SKPD nantinya akan mengalami perampingan.

‘’Ada yang digabungkan ada juga yang dimekarkan. Tapi lebih cendrung menyusut. Perampingannya bisa sampai 8 hingga 10 persen,’’ imbuhnya.

Namun dengan adanya perampingan SKPD tersebut, tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan pegawai. Sebab perampingan yang dilakukan dalam SOTK baru ini hanya untuk strukturnya bukan kepada pekerjanya.

‘’Jadi dengan adanya perampingan tersebut bukan berarti kita jadi kelebihan jumlah pengawai. Kita ingin miskin struktur tapi kaya fungsi, jadi pakerjanya tetap,’’ ungkapnya.

Namun khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL), M Noer akan melakukan evaluasi. Baik beban kerja maupun jumlah THL-nya. Hasil sementara setelah dilakukan evaluasi, ada beberapa THL yang akan dipindahkan dari SKPD ke SKPD lain. Sebab saat ini ada dua SKPD yang masih membutuhkan THL, yakni Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

‘’Setelah kita evaluasi nanti akan ada yang kita geser, kalau tidak mau itulah yang akan kita pulangkan (pecat),’’ tegasnya.

Sementara untuk pengisian jabatan kepala SKPD baru setelah SOTK baru diterapkan. Maka jabatan kepala SKPD yang baru nantinya akan diduduki kepala SKPD yang serumpun. Jika ada kepala SKPD yang tidak mendapatkan jabatan kepada SKPD sementara SKPD-nya yang lama sudah dihapuskan maka untuk akan dipromosikan ke jabatan lain.

‘’Kalau tidak, ya kita istirahatkan sementara. Tapi untuk pengisian jabatan yang serumpun lebih banyak pengukuhan. Tapi kalau SKPD-nya baru tentu pejabatnya kita tunjuk lewat assement, tapi assement-nya lebih sederhana,’’ jelasnya.(kho)