Gaji Honorer Meranti Dikurangi 35 Persen


riaupotenza.com
Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE, MM.

MERANTI (RPZ) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melakukan pengurangan terhadap gaji tenaga honorer. Telah ditetapkan pengungarangannya sebesar 35 persen. Pengurangan tersebut mulai berlaku untuk pembayaran Bulan Juli hingga Desember 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bambang Suprianto SE MM yang dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021) membenarkan hal itu. Ia menegaskan juga paraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang pengurangan gaji honorer itu juga sudah ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH.

"Kita sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyiapkan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk gaji honorer Bulan Juli merujuk perbup baru. Dimana akan dilakukan pengurangan 35 persen," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menceritakan bahwa pengurangan gaji honorer berawal dari kemampuan keuangan daerah yang mengalami keterbatasan. Melihat kondisi itu, sejumlah pejabat terkait melakukan rapat bersama bupati untuk mencari solusi terbaik dalam kondisi terburuk saat ini.

"Secara depresi, kondisi keuangan harus ke Covid-19, ditambah lagi Pemerintah Pusat melakukan rasionalisasi terhadap anggaran daerah. Sehingga pak bupati memanggil kami untuk melakukan rapat beberapa kali, dan tadi malam puncaknya untuk mengambil keputusan terbaik," ceritanya.

Dilanjutkan Bambang, dalam rapat tersebut ada tiga opsi (pilihan) untuk menyikapi keterbatasan anggaran daerah untuk membayar gaji honorer. Diantaranya, melakukan pemberhentian kepada sejumlah honorer, merumahkan sebagian honorer, atau dilakukan pemotongan gaji honorer.

"Dengan pertimbangan kemanusiaaan, makanya kita ambil opsi ke tiga yaitu melakukan pemotongan gaji. Karena kalau kita berhentikan atau merumahkan disaat kondisi sulit seperti sekarang, tentunya tidak bijak," ujarnya.

Lebih jauh Bambang menjelaskan juga dari opsi yang diambil, ada dua opsi lain yang muncul, yakni dilakukan pemotongan seluruhnya, atau mengecualikan untuk honorer di sektor kesehatan. "Akhirnya kita mengambil opsi kedua dengan pertimbangan, kinerja petugas kesehatan di saat pandemi sangat riskan dan beresiko tinggi. Jadi honorer kesehatan tidak kita potong," ucapnya.

Bambang juga memastikan bahwa walaupun dilakukan pemotongan terhadap honorer di luar sektor kesehatan, pembayaran akan dilakukan selama 12 bulan (hingga Bulan Desember). "Kami berharap seluruh honorer dapat memaklumi atas kebijakan ini. Karena kondisi keuangan daerah kita sangat sulit akibat Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pusat," harap Bambang.

Untuk diketahui, dengan besaran gaji honorer jenjang pendidikan SMA se-derajat sebesar Rp1,2 juta, maka dengan pemberlakuan pemotongan hanya tinggal lebih kurang Rp780.000.

Gaji Honorer Rp 2 Juta Mulai Diberlakukan 2022

Lebih jauh, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti tersebut mengatakan terkait janji politik Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH yang mewacanakan gaji honorer untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebesar Rp2 juta, baru akan mulai diberlakukan pada Tahun 2022. Karena perencanaan keuangan Tahun 2021 belum menjadi kebijakan pasangan Bupati, H Muhammad Adil SH dan Wabup, AKBP (purn) H Asmar.

"Yang katanya gaji honorer Rp2 juta rencanakanya baru akan diwujudkan pada tahun depan (2022). Itu pun untuk jenjang pendidikan S1. Sementara jenjang pendidikan lain akan menyesuaikan," bebernya.

Oleh karena itu pihaknya akan terus menghitung berapa anggaran daerah yang akan tersedia pada Tahun 2022 nanti. Sehingga bisa mengakomodir keinginan kepala daerah tersebut untuk mensejahterakan honorer.

"Kalau saat ini, anggaran kita sudah dikunci dan masih mengalami keterbatasan. Mudah-mudahan saja tahun depan bisa lebih baik dalam rangka menunaikan seluruh visi dan misi pasangan kepala daerah," optimisnya. (Dam)