Jaksa Kalah Praperadilan, Hakim Sebut Penetapan Tersangka Tidak Sah


riaupotenza.com
Suasana sidang pra peradilan tentang penetapan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka kasus SPPD fiktif di BPKAD Kuansing di Pengadilan Negeri Telukkuatan.

KUANSING (RPZ)--Sidang pra peradilan antara Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP selaku pemohon melawan jaksa penyidik Kejari Kuansing selaku pihak termohon berakhir, dengan hasil manis buat Hendra AP selaku pihak termohon.

Pasalnya hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pra peradilan memutuskan menerima gugatan pra peradilan pihak pemohon.

Dalam amar putusan pra peradilannya yang dibacakan pada persidangan perkara ini yang digelar, Senin (5/4) di Pengadilan Negeri Telukkuatan, Hakim tunggal Timothee Kencono Malye SH memutuskan menerima seluruh gugatan pra peradilan yang diajukan pemohon.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," tegas Timothee.

Selain itu, dalam amar putusannya hakim mengungkapkan bahwasannya proses penetapan tersangka atas diri Hendra AP

Nomor : B-461/L.4.18/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021, tanggal 03 Februari 2021, atas nama Tersangka Hendra AP yang diterbitkan oleh termohon tidak sah.

Selain itu, dalam amar putusannya hakim menyatakan proses penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon adalah tidak sah. 

Karena bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 KUHAP.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021, tanggal 03 Februari 2021 yang telah diterbitkan adalah tidak sah," ujarnya.

Dalam amar putusannya, hakim juga menyatakan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : PRINT-06/L.4.18/Ft.1/03/2021, tanggal 25 Maret 2021, atas nama Hendra adalah tidah sah.

"Dan oleh karena itu hakim memerintahkan jaksa untuk segera membebaskan Hendra AP," ungkapnya.

Selain itu, pihak jaksa penyidik selaku pihak termohon, diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik Hendra AP selaku pemohon.

"Kembalikan harkat dan martabat pemohon dalam kedudukan semula dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil," ujar Timothee.

Sementara menanggapi terhadap keputusan Prapid soal kasus SPPD fiktif yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Telukkuantan, Wakajati Riau Wakajati Daru Tri Sadono SH MHum mengatakan sebenarnya kita tak bisa berandai-andai dalam hal ini. Umpamanya jika Kejaksaan menang, dan diminta hakim untuk meneruskan kasus tersebut, maka akan diteruskan sesuai dengan aturan yang ada.

"Jika kalah, ya kita harus menghormati semua keputusam hakim," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

Menanggapi putusan prapid, Kejari Kuansing Hadiman SH MH akan menunggu salinan lengkap dari Pengadilan Negeri Telukkuantan apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga penetapan tersangka tidak sah.

"Setelah kami pelajari dan kami lengkapi ke keruangan dalam prapid, maka penyidik menetapkan kembali tersangka H alias K," ungkapnya.(cil)