Kepala BPKAD Kuansing Ditahan

PH Hendra AP Ajukan Penangguhan Penahanan


riaupotenza.com
Kejaksaan Negeri Kuansing saat melakukan pers rilis terhadap kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di BPKD Kuansing.

KUANSING (RPZ)--Pasca penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing terhadap tersangka dugaan SPPD fiktif Hendra AP di tahanan Polres Kuansing, Penasehat Hukum (PH) Hendra AP Bangun Sinaga SH MH mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya.

"Hari ini (Jumat,red) abis salat Jumat kita akan mendatangi kantor Kejari untuk menyampaikan surat penangguhan penahanan," kata Bangun didampingi rekannya Rizki Poliang SH kepada Pekanbaru Pos di Kota Telukkuantan.

Penangguhan penahanan katanya, diajukan karena orangtua kliennya sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit PMC Kota Pekanbaru. Selain itu, kliennya juga merupakan pejabat pengguna anggaran (PA) yang sangat vital perannya di pemerintah.

"Penangguhan penahanan ini kita nantinya akan minta dukungan dan jaminan dari keluarga dan bupati sebagai atasan kliennya," katanya.

Kliennya katanya, merupakan pejabat yang menyangkut soal penyelesaian administrasi keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kuansing. 

"Jangan sampai persoalan ini menghambat atau mengganggu jalannya pemerintahan," tambahnya.

Masih kata Bangun, pihaknya juga akan meminta perlindungan hukum kepada Presiden RI, Menkopolhukam RI dan Kejaksaan Agung RI agar kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa kliennya diperhatikan.

"Kita juga minta perlidungan hukum ke Presiden, Menkopolhukan dan Kejaksaan Agung, agar masalah kliennya ini menjadi perhatian," ungkapnya.

Selain itu, Bangun juga akan berjuang dalam sidang Praperadilan yang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kuansing tanggal 30 Maret mendatang.

"Disana nanti kita akan buka semuanya. Termasuk testimoni dari kliennya soal kasus yang membelitnya," ungkapnya.

Masih kata Bagun, bahwa pihaknya dan rekan sudah berusaha menjalin komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi agar kliennnya tidak ditahan.

"Kita sudah komunikasikan. Tapi penyidik kekeh tetap akan melakukan penahanan. Makan keluar saja mereka tidak kasih kemarin," ungkapnya.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuantan Singingi menahan Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP terkait dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif tahun 2019 di BPKAD Kuansing, Kamis (25/3) sekira pukul 14.00 WIB.

"Hari ini kami selaku penyidik Kejaksaan Negeri Kuansing menahan satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di BPKAD Kuansing dengan inisial H," kata Kasi Pidsus Kejari Kuansing Roni Saputra SH dalam pers rilisnya di hadapan wartawan.

Masih kata Roni, setelah penyidik melakukan audit terkait kasus dugaan SPPD fiktif di BPKD Kuansing ini, negara dirugikan sebesar Rp448 juta lebih.

"Dan terhadap tersangka ini pihak penyidik Kejari Kuansing melakukan penahanan selama 20 hari kedepan," katanya.(cil)