Kapok Keluar Rumah Tak Memakai Masker


riaupotenza.com
Salah seorang warga diberi sanksi push up karena melanggar protokol kesehatan.

KERINGAT tampak keluar dari kening Lukman Hakim. Sesekali, warga Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, Riau ini menyeka keringat dengan jari tangan kanannya.

Pria bertubuh sedang ini baru saja menerima sanksi disuruh push up karena terjaring razia penerapan protokol kesehatan di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Lukman kedapatan tak mengenakan masker saat melintasi lokasi razia. "Masker tinggal. Tadi buru-buru," katanya.

Sanksi tak mentaati protokol kesehatan saat ini berlaku di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Riau. Bagi yang tak mengenakan masker saat beraktivitas, dikenakan sanksi administratif berupa denda. Mulai dari Rp250 ribu hingga Rp1 juta. Tak mau didenda, siap-siap kena sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum.

Usai diberi sanksi, Lukman mengambil sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Dengan raut wajah kesal, dia pergi berlalu tanpa menoleh sedikit pun ke arah tim Satgas Covid-19.

Tak hanya Lukman Hakim. Nurhayati warga Siak Hulu juga terjaring razia, juga karena tak memakai masker. Ibu anak dua ini disanksi menyanyikan lagu nasional Indonesia.

Menurut Kepala Desa (Kades) Pandau Jaya, Firdaus Roza, razia protokol dilakukan karena Desa Pandau Jaya termasuk zona merah dan sangat rentan penularan Covid-19.

Tak hanya razia protokol kesehatan, pemerintah setempat pun mulai memberlakukan jam malam. Bagi yang tak berkepentingan, diminta tak beraktivitas di luar rumah.

"Pemberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB. Ada tiga desa di Kecamatan Siak Hulu ini. Dan pemberlakuan jam malam ini merupakan imbauan Pemerintah Kabupaten Kampar,'' kata Kades Firdaus.

Saat ini, penerapan sanksi belum dimaksimalkan. Jika nantinya setelah selesai sosialisasi, pelanggar protokol kesehatan nantinya bisa dikenakan sanksi sosial maupun denda, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020.

Bayar Denda atau Kerja Sosial

Tak hanya Kabupaten Kampar, Pekanbaru sudah duluan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor: 130/2020 yang ditandatangani Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Kamis (30/7) lalu. Perwako ini merupakan perbaikan dari Perwako 111/2020 yang juga adalah perbaikan dari Perwako 104/2020, mengatur tentang Perilaku Hidup Baru (PHB) masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. Masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan, sanksi kerja sosial dan denda, menanti.

Di awal penerapan Perwako, belasan warga Pekanbaru terjaring tak memakai masker. Razia hari pertama dipusatkan tim penegakan hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Sukaramai Trade Center (STC).

Razia dipantau secara langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus bersama Kapolresta Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya dan Dandim 0301 Kolonel Inf Edi Budiman serta sejumlah pejabat Pemko.

Dari sebagian besar warga yang terjaring, mereka mengaku tidak pakai masker karena terburu-buru. 

Dan pelanggar protokol kesehatan diberi sanksi membersihkan sampah lantaran tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Mereka banyak memilih kerja sosial daripada bayar denda.

"Kalau saya milih kerja sosial bersihkan jalan, mau bayar denda, uang tak ada. Yang pasti, kapok saya mas," sebut Indra salah seorang warga Pekanbaru yang terjaring razia.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru  Firdaus menilai kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 masih sangat kurang. Terbukti masih banyak yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Menurutnya, masker wajib dipakai warga saat beraktivitas di luar rumah sebagai antisipasi penularan wabah Covid-19. 

Sementra Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Pekanbaru, Burhan Gurning menyebut, bagi warga yang tidak ingin membayar denda sebesar Rp250 ribu, bisa memilih membersihkan sampah selama 8 jam.

"Tidak memaksa denda. Kalau tidak mau didenda, kerja saja 8 jam," tegasnya.

Sanksi pelanggar protokol kesehatan tersebut sebagai penerapan Perwako Nomor 130 Tahun 2020. Pada pasal 17 ayat 1 Perwako disebutkan, setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan atau tidak menjaga jarak di tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal satu meter, dikenakan denda administrasi sebesar Rp250 ribu. Apabila denda sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak bisa dilakukan, akan dikenakan sanksi kerja sosial.

Kemudian Pasal 17 ayat 2, bagi pengendara transportasi yang tidak memakai masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan dikenakan sanksi administrasi. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp250 ribu dan kendaraan roda empat sebesar Rp1 juta.

Pasca penerapan Perwako, kesadaran untuk mengenakan masker memang terlihat mulai tinggi. Tak ada lagi masyarakat yang tak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. jdi