Soal Perda Tibum, 10 Ormas Nyatakan Sikap


riaupotenza.com
Pengurus 10 Lembaga dan Ormas usai merumuskan pernyataan sikap terhadap Perda Trantibum Pelalawan.

PANGKALANKERINCI (Riaupotenza.com) - Sepuluh lembaga dan  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menyatakan dukungan terhadap ditegakkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Dukungan dalam bentuk surat pernyataan sikap ini terkait adanya kelompok masyarakat yang komplen terhadap Perda yang telah diketok palu tersebut.

‘’Kami mendukung sepenuhnya penerapan dan penegakkan sekaligus penindakan terhadap Perda Tibum yang telah disahkan tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada perubahan lagi,’’ terang Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan  Datuk Seri Tengku Zulmizan Assegaf SE Ak, Selasa (13/10).

Disebutkan Zulmizan yang juga didampingi Ketua MUI Kabupaten Pelalawan H Iswadi Yazid,Lc, 10 lembaga dan ormas yang mendukung Perda Tibum yakni, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Pelalawan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pelalawan, Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Pelalawan, Lembaga Adat Melayu Pesisir Kabupaten Pelalawan, Majelis Kemajuan Pelalawan, (MKP) Kabupaten Pelalawan, Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Pelalawan, Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Pelalawan, Laskar Melayu Bersatu Riau (LMBR) Kabupaten Pelalawan, Rumpun Melayu Bersatu (RMB) Kabupaten Pelalawan, Majelis Pemuda Pelalawan (MPP) Kabupaten Pelalawan. 

Zulimzan yang juga mantan anggota DPRD Pelalawan ini menyebutkan beberapa poin pernyataan sikap yang telah disampaikan ke DPRD Pelalawan.  ‘’Pertama, kami mendukung untuk tetap ditegakkannya Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum karena menilai keberadaan Perda ini sudah sesuai dengan kebutuhan akan pentingnya regulasi tingkat daerah untuk memberikan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban umum seluruh masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang juga selaras dengan adat-istiadat tempatan, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (local wisdom), dalam hal ini Melayu Pelalawan yang menganut filosofi adat bersendikan syara dan syara' bersendikan Kitabullah,’’ ungkapnya.

Selain itu, pengurus PAN Provinsi Riau yang menyebutkan rumusan pernyataan sikap yang diteken bersama sehari sebelumnya itu mendesak Pemda Kabupaten Pelalawan untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan yuridis untuk aturan lebih teknis penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2020.

Poin ketiga dari sikap menolak adanya upaya mengubah Perda Tibum Pelalawan, 10 lembaga dan ormas ini akan mengawal penerapan Perda terkait. ‘’Kami siap mengawal penerapan dan penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2020 bersama Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pelalawan,’’ ucapnya. 

Dan yang lebih pedas lagi ditegaskan. ‘’Kami mengecam pihak-pihak yang bermaksud melemahkan atau berusaha menggagalkan penerapan Perda Nomor 1 tahun 2020 dengan alasan apa pun dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan mematuhinya demi tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai dan harmonis,’’ kata Zulmizan.

Poin akhir, menolak upaya pihak tertentu yang berusaha membenturkan kelompok masyarakat dan/ atau mengait-ngaitkan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dengan budaya suku tertentu yang sebenarnya tidak relevan, karena kami menilai Perda ini sudah memenuhi prinsip dasar pembuatan peraturan yang berlaku umum dan tidak diskriminatif. 

Bahkan kata dia, pihaknya juga menolak untuk menghadiri undangan rapat dengar pendapat yang diagendakan DPRD Pelalawan bersama komponen terkait termasuk Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kabupaten Pelalawan yang digelar pada Rabu kemarin.    

Terpisah, Ketua Rumpun Melayu Bersatu (RMB) Kabupaten Pelalawan Dedi Azwandi juga menyatakan dengan tegas jika Perda itu diganggu gugat. Terutama dalam hal dijadikannya minuman tuak sebagai minuman tradisional yang dilegalkan. ‘’Kami dengan tegas menolak adanya pihak yang ingin melegalkan tuak sebagai minuman yang boleh dijual beli secara bebas. Kalau di daerah mungkin tidak mengapa. Ini Kabupaten Pelalawan. Jika ada yang ingin melegalkan justru merekalah pihak yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan yang telah terbentuk sejak puluhan tahun ini,’’ tegas Dedi yang menyatakan ikut membubuh tanda tangan pernyataan sikap bersama lemabag dan ormas Islam lainnya.

Wakil Ketua DPRD Safrizal,SE membenarka hal tersebut. ‘’Ada, tadi itu mereka mempertanyakan Perda itu (Trantibum,red). Nah, sudah kita jelaskan mekanisme terbitnya Perda itu. Dan mereka sudah bisa memahaminya,’’ jelas singkatnya.

Sebelumnya dalam sebuah postingan yang dilengkapi dengan foto di status facebook, Apul Sihombing mengatakan DPC & PAC PBB (Pemuda Batak Bersatu,red) Se-Kabupaten Pelalawan yang mendatangi  kantor DPRD Pelalawan untuk menyampaikan sikap masyarakat Batak atas diberlakukannya Perda Larangan Minuman Tradisional yang mengandung alcohol. Pemuda Batak Bersatu menganggap Perda ini mengancam sendi-sendi kelestarian budaya Batak, selain itu masih dalam postingan terkait Perda ini telah mengganggu ekonomi sebagian masyarakat Batak terutama mereka pengusaha kedai tuak dan mereka penderes  aran.

PBB lanjut dia, berpendapat Perda ini berpotensi dijadikan  menjadi alat pemecah kerukunan oleh oknum-oknum yang selama ini anti pluralismedan juga berpotensi sebagai alat pemeras bagi oknum-oknum penegak Perda. amr