Terima Suap Proyek Jalan Duri-Sei Pakning, Bupati Non Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara


riaupotenza.com
Suasana sidang tuntutan terdakwa Amril Mukminin di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

PEKANBARU (Riaupotenza.com) - Amril Mukminin, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana  6 tahun penjara, Kamis (1/10/2020). Bupati Bengkalis non aktif ini terbukti melakukan suap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, dari PT Citra Gading Asritama (CGA) sebesar Rp5,2 miliar.

JPU KPK, Tonny Franky Pangaribuan  dan Takdir Suhan dalam amar tuntutannya menilai Amril Mukminin menerima suap secara bertahap dari PT CGA yang diberikan oleh Triyanto  sebesar Rp5,2 miilar. Suap itu diberikan agar PT CGA mengerjakan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning.

Amril Mukminin juga menerima gratifikasi sebesar Rp23,6 miliar. Uang itu diberikan oleh pengusaha sawit Jonny Tjoa selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Adyanto selaku Direktur dan pemilik PT Sawit Anugrah Sejahtera.

Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima dikediamannya pada Juli 2013-2019. Ada juga yang  langsung diberikan kepada Amril Mukminin dan ada melalui rekening istrinya, Kasmarni. Ketika itu Kasmarni menjabat Camat Pinggir

Uang puluhan miliar diterima Amril Mukminin saat masih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis 2 periode yakni 2009-2014, 2014-2019 dan saat menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016-2021.

JPU menyatakan, perbuatan Amril Mukminin itu melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menyatakan terdakwa Amril Mukminin terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun," ujar JPU saat sidang virtual yang dipimpin Lilin Herlina di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Selain penjara, JPU juga menuntut Amril Mukminin membayar denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan kurungan badan. Dia tidak dituntut membayar uang pengganti kerugian negara karena uang suap Rp5,2 miliar sudah dikembalikan ketika proses penyidikan di KPK.

JPU  menyebutkan hal memberatkan hukuman adalah perbuatan Amril Mikminin ridak mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal meringankan, Amril sudah mengembalikan kerugian negara, bersikap sopan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Atas tuntutan itu, Amril Mukminin menyerahkan langkah hukum selanjutnya kepada tim penasehat hukum. "Saya serahkan kepada penasehat hukum," kata Amril Mukminin yang menjalani persidangan dari Rutan Kelas I Pekanbaru.

Tim penasehat hukumnya Amril Mukminin menyatakan mengajukan pembelaan atau pledoi pada persidangan selanjutnya.

Majelis hakim mengabulkan permintaan penasehat hukum. "Kami beri waktu selama dua minggu, jangan ditunda lagi," kata Lilin kepada tim penasehat hukum Amril Mukmininn. rpz