KDI Berkomitmen Tawarkan Solusi

Tunda Bayar APBD Bengkalis 2017 Bermasalah?


riaupotenza.com
Kaderismanto.(sukardi)

BENGKALIS(Riaupotenza.com) — Aroma korupsi makin senter di Bengkalis. Tak hanya bangunan fisik atau pengadaan, yang hari ini menjadi perhatian publik. Akan tetapi sejumlah persoalan desa juga hangat diperbincangan. Salah satunya, kasus tunda bayar kegiatan APBD Bengkalis 2017, yang syarat dengan masalah.

Riaupotenza.com melalui salah seorang sumber, Jumat (25/9/2020) mengatakan, berdasarkan hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Tahun 2017. Terdapat 32 desa yang belum melaporkan pertanggungjawaban, Realisasi Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa RPABDes senilai Rp 94.175.650.847, 64. 

Sementara dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), yang menjadi produk APBDes se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, telah terjadi rasionalisasi. Akan tetapi rasionalisasi tersebut tidak berada pada ketentuan dan aturan perundang-undangan, yang berlaku.

“Kami sudah minta agar masalah hukum, pada tunda bayar berdasarkan LHP-BPK RI Tahun 2017 itu diproses secepatnya oleh penegak hukum di Riau. Sebab, beberapa bukti yang kita dapati, jelas disana ada unsur yang patut dicurigai, adanya tindak pidana korupsi berjemaah,”ungkap Ketua LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Perkara) Bengkalis, Jackson Hunter, Jumat (25/9/2020).

Menurutnya, salinan tentang alokasi dana desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) mempertegas, jika ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara ADD, sambungnya, jelas merupakan penerimaan atau pembagian Dari APBD kabupaten/kota.  Sehingga amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, khususnya di Kabupaten Bengkalis, menjadi sebuah misteri yang dipertanyakan hampir seluruh desa di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018.

“Kita minta penegak hukum, khususnya Kejati Riau bisa mengusutnya. Sehingga dapat diketahui, benang merahnya. Usut tuntas tidak sepenggal-sepenggal, artinya siapapun dia yang terlibat harus di proses hukum,”kata Jackson Hunter.

Ia juga mengatakan, sejumlah fakta dan data. Dana perimbangan Kabupaten Bengkalis  tahun 2017 mencapai Rp 3,129 Triliun. Sementara dalam Dokumen Pelaksana Perubahan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah PPKD Kabupaten Bengkalis yang ditanda tangani oleh Plt.Sekretaris Daerah Drs. H. Arianto dan Plt, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami, HY kala itu,  halaman pertama Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah , kode rekening : 4.2 pun menetapkan hal yang sama.

“Para pihak yang membubuhkan tanda tangan pada saat tunda bayar terjadi, semuanya terindikasi melakukan persekongkolan. Saya siap beberkan seluruh bukti-bukti yang kami miliki, untuk kelangsungan Kabupaten Bengkalis terbebas dari korupsi,”tantang Jackson kepada media ini.

Sementara itu,  Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto, yang hari ini sah menjadi salah satu kandidat Calon Bupati Bengkalis, Jumat (25/9/2020) mengatakan, jika persoalan tersebut sudah sempat menjadi pembahasan ditingkat DPRD Kabupaten Bengkalis, kala dirinya menjabat.

Ia juga mengatakan, informasi Rp 135 miliar tunda bayar tersebut. Merupakan hasil LHP-BPK RI Tahun 2017. Namun untuk masalah tunda bayar itu, pernah diingatkan kepada Plh Bupati Bengkalis, agar menyelesaikannya.

"Ya soal tunda bayar, kami hanya bisa memberikan solusi terbaik. Artinya, tunda bayar itu ada win-win solusion yang tepat dan saya bersama Calon Wakil Bupati Bengkalis Iyeth Bustami, berkominten untuk menyelesaikan masalah tersebut. Doakan kami menang di Pemilukada Bengkalis 2020,”ujar Kaderismanto, politisi PDI-P Provinsi Riau ini, Jumat (25/9/2020).kar