Tiga Bulan Nunggak Pajak Permukaan Air

Ondeh...Water Meter PT NSP Malah Tak Berfungsi Saat Dikunjungi


riaupotenza.com
Kepala UPT Pendapatan Daerah Bapenda Riau, Sudirman SH saat meninjau pabrik PT NSP. (Dhamean Hasibuan)

MERANTI (Riaupotenza.com) - PT National Sago Prima (NSP) tercatat menyisakan hutang atas Pajak Permukaan Air (PAP) yang mereka gunakan.

Perusahaan pengolah sagu yang memiliki luas lahan 11.956,77 hektare itu diketahui nunggak pajak selama tiga bulan.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala UPT Pelaksanaan Pengelolaan Selatpanjang, Bapenda Provinsi Riau, Sudirman dan jajarannya, Sabtu (13/9) lakukan monitoring ke pabrik PT NSP desa Kepau Baru, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti.

Namun saat dilokasi, Sudirman tak bisa melihat mesin pengukur air (water meter) berfungsi dengan baik.

Kejadian tersebut praktis memperkuat informasi yang ia terima bahwa mesin water meter PT NSP tidak berfungsi normal.

Pihaknya juga menemukan bahwa ada perbedaan pajak yang diterima selama ini dengan jumlah air permukaan yang digunakan oleh perusahaan.

"Tujuan pertama memeriksa water meter yang diduga tidak berfungsi dengan baik. Namun pihak perusahaan mengatakan karena hari Sabtu libur. Kejadian ini praktis memperkuat dugaan kita," ungkap Sudirman, Senin (14/9).

Namun kata Sudirman, melalui hasil peninjauan yang dilakukan dan bertemu dengan divisi maintenance PT NSP.

Diketahui, perusahaan memakai air permukaan sebanyak 60-70 meter kubik setiap jam selama beroperasi. Sehingga apabila dikalkulasi dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan selama ini mencapai Rp 500 ribu. Maka ada selisih yang cukup besar.

"Tentu ada selisih yang cukup besar setiap pembayaran, dan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan," cetusnya.

Padahal menurutnya penggunaan water meter dianggap wajib bagi perusahaan. Seperti tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 pasal31 ayat 4.

Selain Perda, pemasangan Water Meter ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

"Walaupun dipasang water meter, jumlah besaran yang dibayar tetap sama dengan nilai sebelumnya. Sementara pengakuan dari perusahaan penggunaan air di PT NSP fluktuatif. Selain itu water flow yang mereka punya juga tidak memiliki segel dari Bapenda sesuai aturan," kesal dia.

Ia menegaskan akan melakukan pemantauan kembali. Bahkan menongkrongi water meter PT NSP dan melihat bagian pengolahan selama 24 jam. 

"Kenapa demikian? Karena disana ada hak daerah yang harus dikeluarkan berupa pajak. Jika pajak dibayar sesuai ketentuan, pajak tersebutkan dipergunakan untuk pembangunan daerah dalam hal Provinsi dan Kabupaten," pungkasnya.

Sementara itu Humas PT. NSP Setyo Budi Utomo mengaku bahwa selama ini pihaknya membayar sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh UPT Bapenda Selatpanjang sejak beberapa tahun yang lalu.

Namun kebijakan tersebut dilakukan kepala UPT Bapenda terdahulu sebelum Sudirman menjabat. "Kita hanya membayar sesuai surat perintah bayar yang dikeluarkan Bapenda saat itu sekitar tahun 2012," ungkap Budi.

Saat pertemuan itu Budi juga mengaku tidak mengetahui besaran jumlah yang dibayar setiap bulannya maupun landasan besaran jumlah PAP yang mereka bayar setiap bulannya. "Saya agak lupa karena sudah lama, kita juga tidak mau ribet sehingga saat ditentukan besarannya saat itu kita tidak keberatan dan bayar," akunya. dam