AMPIBI TUNTUT BANTUAN PENDIDKAN TIDAK DIRASIONALISASI

Ini Jawaban Asisten Heri Indra Putra


riaupotenza.com
UNJUKRASA : Mahasiswa berunjukrasa menuntut agar anggaran pendidikan tidak dirasionalisasi. Puluhan mahasiswa yang tergabungAMPIBI menggelar unjukrasa di depan kantor Bupati Bengkalis, Jalan A. Yani-Bengkalis, Kamis (23/7/2020).(sukardi)

BENGKALIS(Riaupotenza.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam wadah PC PMII mengatasnamakan AMPIBI menggelar unjukrasa di depan kantor Bupati Bengkalis, Jalan A. Yani-Bengkalis, Kamis (23/7/2020).

Unjukrasa mahasiswa itu muat tuntutan yakni adanya upaya pemerintah daerah menghapus dana bantuan pendidikan Tahun 2020, melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA).

Pemangkasan atau rasionalisasi ini dinilai mahasiswa tidak selayaknya terjadi di Bengkalis, yang notabene memiliki visi dan misi menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan ternama di Indonesia.

Kendati berkali-kali pemerintah daerah mengutarakan, rasionalisasi anggaran pendidikan itu dialikan kepada pencegahan Covid-19, sesuai dengan surat keputusan bersama menteria dalam negeri nomor 119/2813/SJ dan Menteri Kuangan RI Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Bermodal spanduk dan bendera, mahasiswa kompak menyuarakan tuntutannya, ada yang sempat memanjat pagar kantor Bupati Bengkalis. Aksi unjukrasa juga turut dikawal oleh petugas keamanan dari Polres Bengkalis, baik berseragam lengkap dan juga seragam bebas.

“Kami hari ini sangat menyayangkan adanya rasionalisasi untuk anggaran dana pendidikan. Hari ini kebijakan tidak berpihak kepada kami mahasiswa. Menghapus bantuan pendidikan itu adalah sikap lebih anarkis dan ini sangat dzolim. Kita tahu Bengkalis ini memiliki visi dan misi sebagai pusat pendidikan, tentu tidak sejalan dengan nawacita yang telah disampaikan oleh pemimpin negeri ini,”ujar Mujib Riski, salah seorang mahasiswa dalam orasinya.

Tak hanya itu, mereka (mahasiswa) juga berencana akan menolak keras upaya rasionalisasi anggaran bantuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Apalagi ditengah kondisi krisis wabah Covid-19 saat ini.

Unjukrasa dikantor Bupati Bengkalis berlangsung kondusif. Tidak ada upaya anarkis dari mahasiswa. Sehingga salah seorang pejabat teras Pemkab Bengkalis, berusaha memberikan jawaban dan sikapnya kepada mahasiswa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bengkalis H. Heri Indra Putra  hari itu memberikan penjelasan dihadapan mahasiswa. Penjelasannya diantaranya mengenai surat keputusan menteri keuangan (PMK).

“Saya mewakili Plh. Bupati Bengkalis mengapresiasi hak adik-adik mahasiswa dalam hal ini. Untuk diketahui bersama Rasionalisasi ini akibat PMK 35 dengan memerintahkan kita untuk merasionalisasi rencana pendapatan bagi hasil dari pusat sekitar 30 persen,”kata Heri Indra Putra mengawali penjelasannya dihadapan mahasiswa.

Kemudian sambungnya lagi, diawal sebelum wabah Covid-19 meluas. Surat Keputusan Bersama (SKB) dari menteri keuangan juga memerintahkan untuk rasionalisasi anggaran dengan mengurangi belanja sekurang-kurangnya 50 persen.

“Dampak hal ini tentunya turut menjadi perhatian kita bersama. Rasionalisasi mau tidak mau harus dilaksanakan di semua kegiatan, termasuk bantuan pendidikan. Soal pendidikan ini beda. Ini merupakan kepedulian daerah kepada adik-adik mahasiswa dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6 miliar,”tutupnya.

Usai mendengarkan penjelasan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra, puluhan mahasiswa berusaha menjauhi pagar kantor bupati dan berangsur membubarkan diri.kar