Mursini Ajukan Pembentukan Empat OPD Baru ke Dewan


riaupotenza.com
Bupati Kuansing Drs H Mursini menyerahkan draft pembentukan empat OPD baru kepada Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH untuk dibahas dan diterbitkan perdanya.

KUANSING (Riaupotenza.com) - Bupati Kuansing, Drs Mursini mengajukan pembentukan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru ke DPRD Kuansing untuk dibahas bersama dan disetujui, kemarin.

Dalam paparannya Mursini menyampaikan keempat OPD baru yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menurutnya diajukannya OPD baru tersebut, membuat adanya perubahan nomenklatur OPD yang sudah ada. Seperti Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perikanan.

Dijelaskannya BPBD ini tipe A, terdiri dari empat bidang. Pembentukannya dilatarbelakangi kebutuhan akan badan yang mengurus penanggulangan bencana.

"Hadirnya BPBD akan mengubah nomenklatur Satpol PP, sebab bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan akan pindah ke BPBD," katanya.

Kemudian kata Mursini mengajukan pemecahan Dinas Pertanian. Pemecahan ini sudah melalui proses persetujuan pemuktahiran data dukung Kementan dan Kemendagri.

“OPD Provinsi Riau pun begitu. Ada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Keduanya tipe A dengan tiga bidang,” papar Mursini.

Dengan ditariknya Bidang Ketahanan Pangan ke Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan, maka nomenklatur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berubah menjadi Dinas Perikanan.

Terakhir, Mursini mengajukan tipelogi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari tipe B menjadi tipe A. Sebab, ada penambahan satu bidang yang semula hanya tiga menjadi empat bidang.

“Tujuan diadakannya perubahan terhadap Perda ini, karena ada beberapa nomenklatur yang belum termuat dalam Perda tersebut,” ujar Mursini.

Dengan dibentuknya OPD baru tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai kebutuhan.

“Karena itu, perlu penambahan dan penyesuaian nomenklatur terhadap perangkat daerah yang sudah ada,” kata Mursini. cil