Rapat Paripurna DPRD Diwarnai Interupsi dan Batal

Seolah-olah Anggota DPRD Seperti tak Anggap


riaupotenza.com
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap LKPj Bupati Tahun 2019 diwarnai interupsi dan akhirnya ditunda, Senin (6/7).

KUANSING (Riaupotenza.com) - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap LKPj Bupati Tahun 2019 diwarnai interupsi, Senin (6/7).

Setelah sempat dibuka oleh Wakil Ketua II DPRD Kuansing Jurpizal, sejumlah anggota DPRD melakukan interupsi soal penundaan paripurna lantaran ketidakhadiran bupati, wakil bupati, dan Sekdakab, Jumat (3/7) lalu.

Anggota Fraksi PKS-Hanura Darwis mengatakan pada hari yang diagendakan sidang paripurna, malah bupati, wabup, dan sekda tidak hadir. Maka ia meminta bupati menjelaskan alasan ketidakhadiran perwakilan pemerintah tersebut.

"Karena jika bupati berhalangan, ada wabup. Wabup pun tak bisa hadir. Kejadian ini jarang terjadi. Ini sangat disayangkan. seolah-olah macam tak dianggap saja," katanya.

Masih kata Darwis, sebenarnya paripurna ini merupakan tanggungjawab pemerintah dalam melaporkan jalannya roda pembangunan 2019. Akibat penundaan tersebut, DPRD harus menyusun ulang jadwal Bamus. "Tertunda juga jadwal lainnya," katanya.

Interupsi juga dilakukan anggota Fraksi Golkar Sastra Febriawan. Sama halnya dengan Darwis, Sastra juga mengatakan perlu klarifikasi soal ketakhadirian unsur pemerintah dalam paripurna akhir pekan lalu.

"Penyampaian LKPj ini jauh dari jadwal. Seharusnya tiga bulan dari berakhirnya APBD tahun sebelumnya," katanya.

Draft LKPj katanya, baru masuk ke DPRD bulan April dan diparipurnakan bulan Juni. Keterlambatan ini membuat sebuah opini masyarakat seolah kesalahan berada di DPRD.

"Kita tak ingin "bola panas" berada di DPRD. Kita masih banyak agenda, misal pembahasan APBD-P dan lain-lain," katanya. 

Sementara anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Muslim SSos mengatakan bahwa rapat paripurna ini cacat hukum karena rapat ini harus terlebih dulu dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus).

"Perubahan jadwal Bamus soal paripurna ini saat ini belum saya terima. Jika paripurna ini masih digelar Fraksi Nasdem walk out," katanya.

Hal senada dikatakan H Sutoyo dari Fraksi Golkar. Ia mempertanyakan apakah jadwal Bamus itu sudah diubah atau belum. 

"Kalau memang belum dilakukan penjadwalan ulang oleh Bamus, mohon maaf saya walkout," ungkapnya.

Sementara dari Fraksi PPP Darmizar mengatakan bahwa mekanisme yang dilakukan sudah jelas. Apabila rapat batal digelar, jadwal Bamus harus diubah. Maka begitu rapat tak jadi, digelar paripurna internal untuk merubah jadwal Bamus. 

"Dan sudah ditetapkan waktu paripurna Senin. Jadi rapat ini sudah dijadwalkan sebelumnya dan sudah disepakati anggota dewan yang ada. Jadi tidak cacat hukum," ujar Darmizar.

Karena banyaknya interupsi, Ketua II DPRD Kuansing Jurpizal mendapat masukan dan saran dari Ketua DPRD Andi Putra agar rapat paripurna diskor untuk membahas hal tersebut. "Rapat paripurna diskor setengah jam," kata Juprizal.

Setelah setengah jam diskor, rapat paripurna dilanjutkan kembali. Para peserta rapat paripurna baik bupati, sekda dan unsur Forkopimda memasuki ruangan rapat.

Setelah semua masuk ruang rapat, Wakil Ketua II Jurpizal sebagai pimpinan rapat mengatakan bahwa sidang paripurna ditunda. Sidang akan dijadwalkan ulang sesuai dengan rapat pimpinan DPRD.

Sementara Bupati Kuansing Drs H Mursini mengaku sangat menghargai apa yang diputuskan anggota DPRD Kuansing menunda rapat paripurna dewan tersebut. "Saat ini kita menunggu saja undangan dewan untuk sidang paripurna," ujar bupati. cil