Tanggapan Fraksi PPP DPRD Kuansing

Mulai Pembahasan LKPj Terkesan Main-main hingga Laporan yang Memilukan


riaupotenza.com
DPRD Kuansing menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 di ruang paripurna DPRD Kuansing, Senin (29/6).

KUANSING (Riaupotenza.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019. 

Pandangan itu dibacakan di ruang rapat paripurna DPRD Kuantan Singingi di Kota Telukkuantan, Senin (29/6). Dalam kesempatan itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam pemandangan umumnya menyoroti beberapa hal. Diantaranya terkait sistem pelaporan Pemkab Kuansing dan jajaran yang sangat memilukan.

"Kita menilai pembahasan LKPj terkesan main-main. Sistem pelaporannya pun juga sangat memilukan," kata Juru Bicara Fraksi PPP Azrori Analke Apas dalam sambutannya.

Ia membeberkan bahwa ada salah satu kegiatan di Dinas Kesehatan yang yang tidak bisa dilakukan karena keterlambatan permintaan pembayaran ganti uang (GU) dan kesalahan nomor rekening. "Alhasil kegiatan itu tak bisa dilakukan," katanya.

Fraksi PPP juga mempertanyakan landasan atau aturan terkait adanya pihak ketiga yang melakukan pembangunan IGD RSUD Telukkuatan. Padahal, deadline kontrak dan perpanjangan sudah habis.

"Aturan apa yang dipakai dan penyampaian adminitrasinya gimana?," tanya Analke.

Terkait tunggakan BPJS yang dibayar menggunakan dana APBD melalui mekanisme pergeseran anggaran, kata Analke, namun dananya tak bisa digunakan karena keterlambatan. "Ini nama tidak profesional," tegasnya.

Realisasi anggaran tahun 2019 katanya, masih ada anggaran yang tak terpakai dan jadi Silpa. Tentu hal ini harus menjadi perhatian Pemkab Kuansing.

Fraksi PPP juga menyoroti kinerja Dinas Sosial terkait PKH dan penyaluran BLT. Ia menanyakan sejauh mana keterlibatan pemerintah desa soal penerimaan BLT saat ini. Jangan sampai penyaluran BLT ini nanti menjadi masalah di kemudian hari.

"Kita soroti juga laporan Dinas Infokom yang amburadul. Sementara Dishub banyak yang usulkan, tapi tidak terealisasi," katanya. cil