Tagihan Listrik Melonjak, Komisi B Panggil PLN


riaupotenza.com

BAGANSIAPIAPI (Riaupotenza.com) - Terkait kisruh lonjakan tagihan listrik yang signifikan pada bulan Juni ini, membuat anggota DPRD Rohil gerah. Untuk mempertanyakan lonjakan tagihan listrik PLN itu, Komisi B DPRD Rohil memanggil pihak PLN ULP Bagansiapiapi, Kamis (11/6/2020).

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi B Budi Santoso bersama anggota Ucok Mukhtar, Jhoni Simanjuntak, Jasmadi Khori SE, Riyadi serta turut Ketua DPRD Rohil Maston dan Wakil Ketua II Basiran Nur Effendi SE berlangsung hangat.

Ketua Komisi B Budi Santoso mempertanyakan soal adanya lonjakan tagihan listrik yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan, karena kenaikan ini sudah tidak wajar. Ada yang naik hingga 200 persen bahkan hingga 300 persen. 

Maka Budi mengusulkan agar hal ini dapat tidak terjadi lagi, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. Diluruskan Budi, bahwa terjadinya lonjakan ternyata ada tunggakan sebelumnya yang dibayarkan sekagilus dibulan Mei, makanya tagihan melonjak naik. "Ternyata bukan hanya di Rokan Hilir saja, melainkan di seluruh Indonesia. Maka kita minta penjelasan dari PLN dengan memanggil mereka hadir bersama di sini," katanya.

Masih kata Budi, lonjakan terjadi juga akibat kelalaian PLN yang selam dua bulan tidak melakukan cek langsung, maka di rata-rata tagihan pelanggan hingga tunggakan lama yang akhirnya tagihannya membengkak.

"Harapannya apapun tindakan PLN maka harus disosialisasikan langsung ke masyarakat. Maka masyarakat tidak tertanya-tanya dan semua bisa jelas. Selaku wakil rakyat kami harus mendapatkan penjelasan dari PLN," ujarnya. 

Sementara itu, anggota Komisi II Ucok Mukhtar menambah, jika dilihat ini jelas kesalahan PLN, sehingga terjadi lonjakan, karena hitungan PLN berdasarkan asumsi karena tidak baca meteran secara langsung ke lapangan. 

"Hanya sekitar 800 pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan listrik. Kami juga meminta data sebanyak 800 pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan tersebut langsung kepada PLN," ungkapnya.

H Jasmadi Khori SE menimpali, harusnya ada keringanan seperti masyarakat bisa menyicil membayar ke PLN. Harus dilakukan kemudahan pelayanan kepada masyarakat agar jika terjadi tingginya tagihan tidak kisruh.

Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Effendi SE menambah, bahwa DPRD merupakan tempat tinggal tumpuan masyarakat untuk bertanya, makanya melalui wadah ini kami memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan tentang lonjakan tagihan listrik PLN ini.

Manager PLN ULP Bagansiapiapi Sayyid Tarmizi bersama staf menjelaskan, bahwa sesuai dengan data yang tertera dimeteran pelanggan dan dicek ulang berkali-kali maka tidak ada kesalahan. Memang diakui, saat Covid-19 dua bulan terakhir diantaranya April dan Mei petugas tidak melakukan pencatatan atau baca meteran ke lapangan. Maka dilakukan penerapan tagihan rata-rata pelanggan yang terjadi setiap bulannya.

Kendati demikian, Sayyid berjanji bahwaa ketika kondisi New Normal ini pihaknya akan kembali melakukan pendataan atau baca meteran langsung dan semoga tidak ada lonjakan seperti yang dikeluhkan. iin