Upaya Pemda Meranti Pulangkan Ribuan TKI


riaupotenza.com
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Irwan Nasir Msi (kemeja putih) ketika berbicara saat rapat kordinasi lintas instansi terkait dalam upaya pemulangan TKI asal Meranti yang terlantar di Malaysia.

MERANTI (Riaupotenza.com) - Upaya menjemput TKI di negara tetangga Malaysia, Pemda, instansi terkait, beserta DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti akan ngajukan izin pembukaan trayek tujuan dari negara tersebut ke Pemprov Riau dan pemerintah pusat. 

Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas instansi, Kamis (16/4/20) siang, di ruang Rapat DPRD Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang.

Turut hadir, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Wabup. H. Said Hasyim, Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, Ketua Komisi B DPRD Meranti H. Muzamil, dan sejumlah Legislator, Perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang, dan perwakilan KSOP Selatpanjang.

Jalur yang diajukan sebatas untuk trayek dari Malaysia ke Meranti, Selatpanjang dan Tj. Samak. Tidak dari Meranti tujuan Malaysia. 

Dari data Dinas Perhubungan Meranti yang diperoleh dari pihak Imigrasi, saat ini jumlah TKI yang keluar dari pintu Pelabuhan Kukup menuju Tj. Balai Karimun dan masuk ke Meranti pertanggal  7 Maret 2020 berjumlah sebanyak 6338 orang. 

Sementara yang masih terkatung-karung di Johor Bahru Malaysia akibat tutupnya jalur pelayaran dari Batu Pahat tujuan Kepulauan Meranti yang diperkirakan 6000 orang merupakan warga asli Kabupaten Meranti.

Dari informasi yang diperoleh oleh DPRD Meranti, para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung. Kepulangannya sangat dinanti-nanti keluarganya masing-masing. 

"Dalam beberapa hari ini sudah banyak keluarga para TKI yang melapor kesini (Kantor DPRD.red), mereka meminta kami untuk mencarikan solusi agar para TKI yang masih berada di sana dapat dipulangkan karena sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga," jelas Ketua Komisi II DPRD Meranti Muzamil.

Muzamil berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Kepulauan Meranti yang didukung oleh Pimpinan Instansi Vertikal seperti Imigrasi, Balai Karantina, Bea Cukai, serta KSOP dapat mencarikan solusi atas masalah ini. 

Caranya tentu tidak bisa dengan cara biasa. Diperlukan kebijakan deskresi untuk mendesak Pemprov Riau dan Pusat membuka kembali sejumlah jalur pelayaran dari negara tersebut. Untuk memuluskannya harus dilakukan pembicaraan goverment to goverment antara kedua negara

Menyikapi itu Bupati Irwan Nasir meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD Meranti menyusun koordinasi Pemprov Riau dan Pusat. 

"Kadishub tolong koordinasikan ke provinsi dan pusat. Disaat negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintah kita justru menutup pintu masuk bagi TKI kita yang ingin pulang ketanah air, ini tentunya ada yang salah," jelas Bupati.

Lebih jauh diakui Bupati, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H. Syamsuar dan Kapolda Riau, namun dengan pertimbangan berbagai hal masalah pembukaan pelayaran tersebut belum dapat dipenuhi. Gubernur beralasan penutupan jakur pelayaran itu merupakan kebijakan Pusat. 

Menurutnya para TKI yang bekerja di Malaysia saat ini sebagian besar masuk secara ilegal dengan menggunakan pasport kunjungan. Tak sedikit dari mereka harus menerima tekanan, makian dan diskriminasi. Namun apa boleh buat para pejuang devisa ini tetap berangkat karena lapangan kerja di negara sendiri sangat sulit. 

Saat ini dari informasi yang diperoleh Pemda Meranti dengan dilakukannya penutupan sejumlah jalur pelayaran di Provinsi Riau, para TKI yang masih berada di Malaysia mulai nekat kembali secara ilegal. Hal ini tentunya dinilai sangat tidak kondusif disaat Pemerintah Daerah berupaya mencegah penyebaran Covid-19, ada warga yang  berasal dari Zona Merah masuk tanpa terdata.

Jadi untuk menggesa pemulangan dan menyelamatkan nasib ribuan TKI tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menyimpulkan tiga Solusi; langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Solusi  jangka pendek adalah mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali jalur Pelayaran Batu Pahat Johor Baru menuju Tj. Samak dan Tanjung Harapan Selatpanjang. 

Solusi jangka menengah adalah bagaimana Pelabuhan Tj. Samak dapat menjadi pelabuhan Internasional yang dapat disinggahi kapal dari luar negeri. Dan Pelabuhan Tj. Samak akan dioperasikan UPT. Imigrasi untuk pelayanan Pasport sehingga masyarakat yang ingin mengurus Pasport untuk bekerja keluar negeri tidak perlu susah lagi datang ke Selatpanjang. 

Diakui pihak Imigrasi sangat mendukung dan setuju rencana tersebut hanya saja untuk mengadakan fasilitas itu perlu diadakan ruang dan peralatan IT komunikasi pendukung. Dan Pemda Meranti dikatakan Irwan siap memfasilitasi hingga UPT Imigrasi Tj. Samak siap beroperasi.

"Dan untuk mengadakan fasilitas ini Pemkab. Meranti telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3 miliar lebih, kita berharap tahun ini dapat dioperasikan," ujar Bupati.

Dan solusi jangka panjang agar para TKI Meranti tidak lagi mendapat diskriminasi di negara tetangga Malaysia, Bupati bersama DPRD Meranti akan mengupayakan Balai Pelatihan Kerja untuk memberikan skill kepada calon TKI sebelum diberangkatkan bekerja di Malaysia. 

Terkait tiga solusi yang ditawarkan oleh Bupati Irwan juga didukung oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim yang disetujui juga oleh semua Legislator yang hadir begitu juga perwakilan Instansi Vertikal yang hadir mulai dari Bea Cukai, Balai Karantina, KSOP dan Imigrasi dan siap mendukung dengan meneruskan informasi ini ketingkat Provinsi dan Pusat.

Warga Negara Indonesia (WNI) telantar di Malaysia. Kondisi itu dampak negatif dari lockdown oleh Pemerintah Diraja Malaysia, sejak 18 Maret 2020 silam. 

Kebijakan lockdown tersebut, tidak satu pun angkutan umum beroperasi di Malaysia. Salah seorang dari mereka adalah Jas, pria paruh baya, asal Kepulauan Meranti mengaku kelimpungan mencari keberadaan angkutan umum untuk menuju ke pelabuhan. 

"Kami di Malaka, di sini tak ada aktivitas kendaraan umum. Sudah beberapa hari kami telantar. Tidak ada kendaraan yang bisa ditumpangi. Puluhan kali upaya untuk order jasa angkutan ditolak semua," ungkapnya kepada Riaupos.co belum lama ini. 

Upaya untuk menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaka telah dilakukan namun selalu gagal. "Kami sudah hubungi KJRI lewat berbagai cara. Tapi tak berhasil. Sampai mengirim pesan lewat akun mereka di medsos juga tak dibalas," ungkapnya. 

Ia memohon perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Hal itu dampak kebijakan penutupan pintu keluar dari Malaysia ke Riau. Saat ini hanya menyisakan pintu Malaysia tujuan Kepri.
 
Menurutnya, besar kemungkinan pintu Malaysia tujuan Kepri juga akan ditutup dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, maka, ia mengaku bisa berbahaya. Soalnya persediaan atau stok makanan mereka saat ini telah menipis. 

"Kalau tutup tewas-lah kami di sini. Uang menipis. Stok makanan menipis. Aktivitas kerja stop. Makanya kalau itu terjadi, tamat riwayat," ungkapnya. 

Keberadaannya di Malaka tidak sendiri. Terdapat beberapa rekan kerja terdekat yang mengalami kondisi yang sama. 

Kondisi itu juga dikeluhkan Tony, TKI asal Meranti. Ia menyesalkan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang dikabarkan telah menginstruksikan untuk menutup jalur Malaysia tujuan Riau; Malaysia tujuan Dumai, Malaysia tujuan Bengkalis dan Malaysia tujuan Meranti. 

"Terjadi penumpukan penumpang di beberapa pelabuhan. Itu dampak dari tutupnya jalur Malaysia tujuan Riau. Seperti tujuan Dumai, Bengkalis dan Meranti. Kabarnya itu kebijakan Pemprov Riau," ungkapnya. 

"Karena itu banyak dari kami yang telantar, tidak dapat tiket. Penginapan tutup semua tidak terima tamu dari Indonesia. Bahkan masyarakat di dekat pelabuhan saja tak memberi izin kami bermalam di wilayah setempat. Kami harus berjalan kaki jauh sekali untuk mencari tempat aman," tambahnya. 

Seperti Pelabuhan Minyak Beku, Batu Pahat, Malaysia, tujuan Kepulauan Meranti yang telah ditutup, sejak Sabtu (21/3/20) silam. Begitu juga dari sana menuju Kabupaten Bengkalis dan Dumai. 

Kondisi itu disebabkan oleh pandemi Corona atau wabah Covid-19 di sana yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini, hanya menyisakan beberapa pintu saja yang masih terbuka seperti Pelabuhan Kukup dan Pelabuhan Puteri Harbour, Johor Malaysia yang menyediakan akses para WNI untuk pulang ke Indonesia menuju Tanjung Balai Karimun dan Batam Kepri.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah menjelaskan sejak awal tidak akan melakukan evakuasi terhadap WNI ketika Malaysia mengumumkan akan membuat kebijakan lockdown. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah penularan virus corona dari negara jiran tesebut. Adv