Kajari : Murni ITE, Bukan Karya Wartawan

Kejari Rohil Tangani Kasus ITE Pencemaran Nama Baik


riaupotenza.com

BAGANSIAPIAPI (Riaupotenza.com) - Kejaksaan Negeri Rokan Hilir baru kali ini menanggani kasus pelanggaran ITE terkait pencemaran nama baik. Kasus ini terbilang langka terjadi di Rohil umumnya.

Perjalanan kasus ITE ini tengah bergulir di Pengadilan Negri Ujung Tanjung dan sudah masuk tahapan mendengarkan keterangan berbagai saksi ahli.

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Gaos Wicaksono, SH MH didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Dian Afandi Panjaitan SH dan Kasipidum Zulham Pardamean Pane SH dan Jaksa Maruli Sitanggang SH dan Niki Junesmero, Kamis (19/3/2020) mengatakan, bahwa dakwaan terhadap tersangka terkait UU ITE ini merupakan murni kasus ITE dan bukan karya seorang wartawan atau jurnalistik.

Bahkan kasus ini, katanya, sudah dinyatakan lengkap dengan mengumpulkan lima alat bukti baik dari keterangan pelapor maupun keterangan Forensik Medan terkait postingan terdakwa RH di jejaring Sosial Facebook milik akun pribadinya.

Dalam kasus ini, terdakwa RH dijerat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Jadi penegasan kita bahwa kasus ini berdasarkan data dari penyidik dan kita tindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kasus ITE oleh terdakwa," kata Kajari.

RH terjerat kasus ITE ini dikarenakan memposting status yang menyudutkan seorang pejabat di Rohil yaitu Kadis PUTR Jon Syafindow dengan tujuan lain, yaitu meminta proyek.

Setelah diunggah ke Facebook, terdakwa Rudi Hartono sempat menghapus postigannya itu namun pihak hukum bisa melihat kembali berdasarkan data dari Forensik Kota Medan.

Bahkan, dalam sesi persidangan yang telah berlalu, Jon Syafrindow selaku saksi pelapor membeberkan perihal itu juga sama sekali tidak dibantah oleh terdakwa saat persidangan terkait hal meminta proyek apabila tidak diberikan maka akan diunggah ulang. Dan hal itu terjadi bahwa Rudi Hartono kembali mengunggah sampai enam (6) kali dengan akun Facebook yang sama.

Sampai saat ini berbagai ahli sudah dihadirkan diantaranya Ahli Pidana, Ahli IT dan Ahli Bahasa. Para saksi sudah memaparkan sesuai tupoksinya dan didengarkan oleh hakim, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Kajari menambahkan bahwa sama sekali tidak ada upaya kriminalisasi terhadap terdakwa yang mengaku sebagai wartawan ataupun LSM, pasalnya kasus ini berjalan sesuai ketentuan hukum. Pihak Kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga melakanakan tugas sesuai tupoksinya.

Kasipidum Zulham Pardamean Pane, SH menambahkan bahwa kasus ini murni penyalahgunaan media sosial dan dilaporkan oleh korban yang merasa nama baiknya dicemarkan. 

"Kita sangat paham tugas jurnalistik, dalam kasus ini murni unggahan pribadi dan bukan kasus pemberitaan dan juga bukan kasus korupsi. Kita pidana umum jadi tidak ada kaitan kasus ini dengan korupsi," tegasnya.

Bahkan dalam kasus ini pihak Kejaksaan mempersilakan pihak terdakwa untuk menghadirkan Ahli a de change (saksi meringankan) pada Senin pekan depan, untuk menyampaikan pendapatnya terkait kasus ITE yang tengah berjalan.

"Sidang terbuka untuk umum dan bisa disaksikan oleh siapapun dan sekali lagi kita tegaskn bahwa ini bukan kasus pemberitaan dan korupsi ini kasus ITE," pungkasnya. iin