Gafar: Moment Pemindahan Ibukota, Kurang Tepat


riaupotenza.com

PEKANBARU (RPZ) - Kendati Presiden RI Jokowi Widodo sudah mengumumkan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimatan, namun belum bersifat final. Karena untuk memindahkan ibukota negara tidak segampang yang diduga tapi perlu kajian mendalam dengan memperhitungkan berbagai aspek dan sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

''Rencana pemindahan ibukota negara oleh Presiden Jokowi belum bersifat final. Itu baru nama bersifat prinsip saja, namun belum ditinjau dari secara yuridis, politik dan struktural tentang pemindahan tersebut,'' ujar Ketua BAP DPD RI Drs H Abdul Gafar Usman MM saat dimintai komentaranya tentang gonjang ganjing pemindahan ibukota negara yang diumumkan Presiden Jokowi baru-baru ini.

Dikatakan Gafar, untuk pemindahan suatu daerah seperti ibukota tidak gampang. Jangakan ibukota negara, memindahkan ibukota Kabupaten/kota dan provinsi saja harus dilakukan tinjaun dan duduk bersama semua stokeholders negara ini dengan memperhatikan berbagai aspek.

''Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu baru prinsip saja, apa dilakukan pihak pemerintah memang tidak ada masalah, sementara aspek politik (membicarakan bersama DPR dan DPD RI) sampai saat ini belum dilakukan Jokowi,'' ungkap Gafar.

Menurut senator asal Riau ini, ada dua faktor yang diperhatikan untuk memindahkan suatu ibukota negara. Pertama, sarana dan inftrastruktur. Walaupun dilakukan secara bertahap, namun harus dikaji lagi.

''Tentang infrastruktur di Kalimantan. Menurut saya jauh bagus dan maju di Sumatera. Ini harus dan perlu dipikir lebih dahulu,'' paparnya.

Kedua, masalah momentum. Menurut Gafar, kurang tepat. Karena pindah atau membangun ibukota negara ini, semua menyangkut tentang anggaran. Pada Momen sekarang ini seharus Presiden Jokowi melakukan langkah konkrit untuk perbaikan ekonomi yang paling utama dan dan dan mendasar.

''Ini contoh seperti sekarang ini, BPJS mengalami defisit. Ujung-ujung rakyat yang ditekan dengan adanya wacana pemerintah menaikan iuran BPJS itu.

Begitu juga ditinjau aspek politik. Apakah hal soal pemindahan ini sudah mendapat restu anggota DPR dan DPR serta MPR akan merestuinya. Karena ibukota negara pindah tentu perlu membuat regulasi sebagai dasarkan hukum membuat sebuah keputusan.

Saat ditanyakan apakah, pihak Presiden sudah mengkomunikasikan soal pemindahan dengan DPR dan DPD secara kelembagaan?

Menurut Gafar belum ada. Kalau itu tahu sifat dari media masa atau kolega dari pemerintahan saja.

Namun Gafar tidak menampik, ada rencana pemindahan ibu kota negara, bersifat positif, mulai aspek pemerataan pembangunan, mengurangi beban pulau Jawa yang saat ini penduduk terbesar di Indonesia.

''Ada sisi baiknya dengan adanya pemindahan ibukota negara ini. Hanya saja perlu kajian secara mendalam dan momen nya kurang tepat. Karena menurut teori untuk pindah ini biaya besar. Dari mana sumber dananya? Jangan kan untuk membangun suatu daerah baru, sedangkan kebutuhan untuk negara sekarang ini tersendat-sendat,'' jelas Gafar.

Selain itu, Gafar juga menyarankan, sebelum pemindahan benar benar dilakukan, tim juga belajar kepada negara lainnya bagaimana pemindahan ibukota negara tersebut.

Seperti Malaysia, memang terjadi pemindahan ibukota negaranya. Hanya saja Malaysia itu, pemindahan dalam suatu pulau dan ditempuh beberapa jam. Sementara kalau di Indonesia, yakni pulau Jawa dan Kalimantan.

Kemudian yang perlu dipertimbangkan tentang aset yang ada sekarang, mau dijadikan apa? Gedung DPR/MPR, Gedung Kementerian BUMN mau dibuat apa. ''Sekarang ini kita punya dua istana negara yakni Instana Jakarta dan Istana Bogor. Jadi semuanya perlu kajian mendalam terutama tentunya menyangkut masalah dana,'' papar Gafar. (aby)