Tak Terbuka Soal Dana Desa, Kades Melanggar UU No 6 Tahun 2014


riaupotenza.com
Febrinaldi Tridarmawan

BANGKINANG (Riaupotenza.com) - Kepala desa harus terbuka kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  terkait penyelenggaran pemerintahan desa, termasuk harus saling terbuka terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridarmawan. Menurut Febri, RKPDes dan APBDes adalah produk bersama sehingga masing-masing pihak tidak saling merahasiakan.

''BPD dan Pemdes membahas bersama RKP dan APBDes dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam PERDes sebagai produk hukum. Jadi produk bersama yang juga tentunya dokumennya diketahui bersama,'' ucap Febri, hari ini.

Masih kata Febri, jika kepala desa tidak membuka akses bagi lembaga BPD terhadap RKPDes dan APBDes, berarti, kata Febri, sang kepala desa telah melanggar Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

''Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus (melanggar) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,'' ujar dia.

Febri juga mengutarakan,  bagi kades yang melanggar, akan dikenakan sangsi berupa bimbingan dan pengawasan berjenjang mulai dari camat.

''Binwas dilakukan secara berjenjang melalui kecamatan. Camat melakukan fasilitasi dan pembinaan dan dapat memberikan teguran secara tertulis kepada kades,'' tukas Febrinaldi. naz