Kades Wajib Transparan Kepada BPD


riaupotenza.com
Syofian

BANGKINANG (Riaupotenza.com) - Ketua Forum BPD se-Kabupaten Kampar, Syofian Dt Majosati mengimbau para kepala desa untuk bersikap transaparan kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa  (BPB) mengenai pengelolan dana desa.

Syofian mengatakan, kades wajib menyerahkan RKPDes/APBDes kepada BPD masing-masing desa untuk kemudian dokumen itu menjadi pegangan lembaga BPD. Sebab kata Syofian, APBDes  merupakan produk yang dihasilkan dari Perdes yang disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

''Kalau kepala desa tidak menyerahkan APBDes untuk dipegang BPD ini adalah bentuk pelanggaran hukum,  dan bisa diusulkan kadesnya untuk diberhentikan,'' ungkap Syofian.

Masih menurut Syofian, dalam bekerja, BPD harus mengacu dan  melaksanakan Perda Kampar Nomor 6 Tahun 2019. ''Kalau APBDes tidak diserahkan sepenuhnya  kepada BPD, macam mana kerja kepala desa bisa dimonitoring oleh BPD. Kan alat untuk memonitoring tersebut adalah RAB dalam APBDes itu,'' sebut Syofian.

Dijelaskan Syofian, kalau ada kades yang enggan menyerahkan APBDes kepada BPD, ini merupakan gelagat yang tidak baik yang akan membuka peluang terjadinya penyelewengan.

''Kalau kades tidak mau menyerahkan APBDes kepada BPD, saya anggap adat niat  tidak baik kepala desa dalam menggunakan anggaran desa,'' tutur Syofian. naz