Zonasi Bikin Frustasi


riaupotenza.com
Oleh: Khairul Amri GM Pekanbaru Pos Group

BAGI Yang punya anak usia sekolah, hari-hari di pekan lalu, pasti jadi hari-hari yang melelahkan. Tanpa kecuali. Mau masuk sekolah dasar (SD). Atau masuk SMP, apalagi SMAN/SMK. Khusus sekolah negeri. Semua sama saja. Banyak sekali cerita seputar penerimaan siswa baru ini. Saya pun punya cerita sendiri di kolom ini.

Tahun pelajaran baru 2019/2020, banyak pula masalah baru. Baru saja para orang tua, termasuk saya, dibuat pusing oleh Ujian Nasional (UN). Muncul lagi persoalan yang makin bikin pusing. Ketika UN, anak nyaris tak ada waktu untuk bermain dan istirahat. Belajar saja terus. Sampai-sampai buat makan dan minum kadang tertunda. Karena takut nilai UN bakal rendah, tak bisa pula diterima di sekolah negeri manapun. Alhasil, bukan saja anak yang linglung, para orang tua pun dibuat kelimpungan.

Ekonomi makin hari terasa makin sulit. Para orang tua pun tanpa pikir panjang, sudah menegaskan dalam pikirannya masing-masing: anak saya harus masuk sekolah negeri. Iming-iming pendidikan gratis dari pemrintah sangat manjur memengaruhi pikiran para orang tua. Kalau anak bersekolah di sekolah negeri, tentu tak terlalu banyak biaya yang akan dikeluarkan. Apalagi kalau ada yang punya anak lebih dari dua. Semuanya, pas pula di waktu bersamaan, lulus dan masuk ke sekolah baru. Tak bisa masuk sekolah negeri,  alamatlah bakal pusing. Jadi, berbagai cara dan model dilakukan agar anak tercinta diterima di sekolah negeri.

Pemerintah mulai pula berulah. Membuat peraturan yang tidak populis. Menurut pemerintah aturan ini bagus, karena tak membeda-bedakan status anak pintar dengan anak biasa-biasa saja. Tapi, anehnya aturan ini justru makin membuat para orang tua kian meradang. Belum lagi hilang pusing karena UN lalu, sekarang makin puyeng saat memasukkan anak ke sekolah baru. Kapanlah sistem pendidikan kita ini akan bagus dan berpihak kepada kemajuan pendidikan itu sendiri. Entahlah...

Namanya sistem zonasi. Asal memenuhi kriteria sistem itu, maka bisa mulus masuk sekolah yang diinginkan. Tapi kalau tak masuk kriteria, alamatlah gigit jari, alias tak akan dapat bersekolah di sekolah harapan. Walau kemampuan otak anak mumpuni. Walau anak punya nilai bagus di UN lalu. Kalau tak masuk zonasi, pupus harapan untuk bersekolah di sekolah harapan tadi. Nilai UN tinggallah di lembar nilai. Tanpa ada pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Saya, paling tidak dihubungi oleh lima atau enam orang tua. Karena sudah jadi kebiasaan, saat penerimaan siswa baru seperti ini, saya pun panen telepon, hehehe. Ada-ada saja bunyi teleponnya. Macam-macam keluhan disampaikan, yang ujung-ujung selalu minta bantu: anak saya tak lulus di sekolah ini, tolonglah dibantu ya. Padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi, yang namanya sudah dikenal dekat ke siapa dan ke mana-mana, selalu saja dapat ladang amal seperti itu. Itu pulalah yang membuat saya terpanggil menulis masalah ini, di kolom kali ini. Mudah-mudahan tak ada yang tersenggol, hehehe.

Siang itu, telepon genggam saya berbunyi. Tak ada nama di layar, tapi tetap saya angkat. Rupanya, seorang ibu mulai frustasi. Akibat sistem zonasi yang diterapkan di salah satu SMP negeri di Kota Pekanbaru. Kata dia, jarak rumahnya dari sekolah yang dituju tak lebih dari 1,5 kilometer. Tapi yang disyaratkan dan bisa diterima di sekolah itu, hanya berjarak maksimal 1 kilometer dari sekolah. Padahal, itu adalah satu-satunya SMP negeri paling dekat dari rumah dia. Sambil terus mengeluh, ibu ini berujar, mau bagaimana lagi ini. Kalau tak sekolah di SMP negeri, mana sanggup saya membayar di sekolah swasta. Apalagi kondisi ekonomi tak menentu seperti saat ini.

Begitu pun dengan WA yang saya terima. Isinya: tolong bantu anak rekan saya di SMP negeri. Sudah mendaftar, tapi tak keluar nama anaknya saat pengumuman. Kata dia, itu juga hanya gara-gara jarak sekolah ke rumah rekannya itu lebih dari 1 kilometer. Padahal, nilai UN anaknya lumayan bagus, dan saat SD anaknya selalu juara kelas. Kata saya dalam hati: lagi-lagi sistem zonasi yang bikin orangtua frustasi. Hati saya juga berontak: buat apa hasil UN bagus. Kalau toh akhirnya hanya jarak sekolah ke rumah-lah yang jadi penentu anak-anak kita bisa bersekolah di SD, SMP dan atau SMA/SMK negeri. Benar-benar makin kusut wajah pendidikan kita.

Sama juga cerita ortu yang mendaftar ke SMA negeri. Jelas-jelas saat ini SLTA dikelola atau di bawah kordinasi provinsi. Tapi kenapa zonasi yang dipakai justru mengacu pada aturan kabupaten/kota? Ini, kan aneh tapi nyata. Skop SLTA ini provinsi tetapi aturan zonasi memakai aturan per daerah. Bukankah di Riau ada 12 kabupaten/kota. Menurut hemat dan pemahaman empiris saya tentulah SLTA di Riau ini boleh dimasuki oleh anak didik dari mana saja. Asalkan orangtua mereka memiliki KTP dan KK di Provinsi Riau. Ini tidak. Zonasi SLTA adalah kecamatan di masing-masing kabupaten/kota. Apa ndak lucu sistem seperti ini.

Seorang teman sekantor, anaknya juga mau masuk SLTA di Pekanbaru. Tapi, sekolah yang akan dituju jauh dari tempat tinggal alias beda kecamatan. Nilai anaknya bagus, di atas rata-rata. Namun anaknya tidak lolos, karena jarak rumah di luar zonasi sekolah tersebut. Apa tidak bikin frustasi ni, sistem aneh begini. Dia pun ngomel-ngomel: jadi buat apa nilai UN anak kita yang bagus ini. Kalau toh akhirnya tak bisa melanjutkan sekolah di tempat yang mendukung kemampuan mereka. Sistem zonasi kok malah bikin frustasi saja. Apa respon saya? Sambil memegang pundaknya, saya katakan: perbanyak sabar. Sudah seperti ini dunia kita sekarang. Jangan sampai nanti malah membuat kita jadi tak karuan.

Lantas, siapa yang mau disalahkan? Karena pihak sekolah, apalagi panitia PPDB itu tak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya menjalankan tugas sesuai aturan, yang katanya dari pembuat aturan lebih tinggi. Enaknya, kalau kita mau menyalahkan, ya salahkan saja pembuat aturan. Jangan menyalahkan pihak sekolah. Bisa jadi, pemerintah berniat baik. Tapi kalau melihat efek yang ditimbulkan oleh sistem zonasi ini, menurut pengamatan saya; lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Tapi entalahlah. Kan, Pak Menterinya profesor, tentulah lebih hebat dari saya. Hehehe.

Yang saya rasakan, dengan sistem zonasi ini, kok justru kita digiring untuk menyaratakan kualitas pendidikan. Pintar harus sama-sama pintar. Kalau bodoh, ya mesti pula diupayakan semuanya jadi pintar. Tak boleh ada yang pintar-pintar betul di negeri ini. Kan, bagitu jadinya. Tapi, saya katakan: itu mungkin hanya perasaan saya saja. Ntahlah perasaan orang lain. Jadi seperti negara sebelah, yang jauh di sana itu pula kita rasanya. Apa-apa haruslah sama. Penyamaan suatu perbedaan yang sudah jadi kodrat. Nah, di negara mana itu? Jawab sajalah sendiri. Hela saja nafas dalam-dalam.

Satu pesan saya buat pembaca budiman. Jika Anda merasakan apa yang saya rasakan, seperti di tulisan kolom ini, berarti kita punya kesamaan. Artinya, saya, Anda dan kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk ikut menyuarakan perbaikan sistem pendidikan di negeri ini. Untuk itu, kita tak boleh diam. Kita semua harus bersuara. Kalau tidak, maka anak-anak kitalah yang akan menjadi korban. Anak kita jadi korban, maka tentu kita juga, para orangtua, yang akan merasakan akibat buruknya. Maka dari itu, bersuaralah dan jangan diam saja. **