Gubri Harap Ranperda jadi Peraturan Daerah


riaupotenza.com
H syamsuar

PEKANBARU (RPZ) —Gubernur Riau H Syamsuar MSi dan jajaran beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (17/6)  di Gedung DPRD Riau. 

Selain membahas pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pendidikan juga menjadi perhatian serius peserta rapat. 

Sesuai Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Riau telah diundang-undangkan dan berjalan selama 3 tahun. Dengan dinamika yang terjadi itu, dalam rangka pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka Riau melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. 
 
Untuk pengajuan rancangan peraturan daerah ini juga merupakan wujud dan tindak lanjut Pemprov Riau dalam menjalankan peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2018 tentang pembinaan dan penataan perangkat daerah.
 
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mendagri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian perangkat daerah menyatakan bahwa pengendalian dilaksanakan dengan pemantauan, pendampingan dan evaluasi.
 
Gubri menyatakan, untuk perangkat daerah terdiri dari 25 dinas daerah dan 7 badan daerah dalam Ranperda yang terdiri dari 22 dinas dan 6 badan daerah. Sehingga dari perangkat yang diusulkan dalam perubahan terdapat 4 perangkat daerah yang dihapus namun tugas dan fungsinya digabung dengan Dinas atau badan lain yang serumpun.
 
Pemprov Riau, sambung Gubernur, saat ini sedang menyiapkan penyusunan Ranperda tentang membentuk badan pengelola perbatasan daerah yang diatur dalam peraturan daerah sendiri. 
 
Pembentukan ini menurut mantan Bupati Siak dua periode ini adalah perwujudan dari amanat pasal 2, peraturan mendagri, yang menyatakan setiap provinsi yang berada dengan batas negara dibentuk. 

‘’Ranperda ini saya harap dapat menjadi peraturan daerah,’’ harap Syamsuar.

Syamsuar mengatakan, bahwa saran dari dewan tadi bagus banyaknya belanja rutin dari modal. Kedepannya akan kita perbaiki sesuai kebutuhan termasuk masyarakat. 

‘’Nanti kita lihat postur yang berlebih itu. Saya rasa dengan berkurangnya opd kemungkinan menjadi berkurang,’’ ungkap Syamsuar. 

Selain itu, lanjut Syamsuar, penambahan OPD saat ini pihaknya sedang gencar-gencarnya pemain memperhatikan daerah perbatasan. 

Menurut Syamsuar, jika tidak ada lembaga ini akan terasa kurang efektif. ‘’Ada 6 daerah sebenarnya yang mendapat perhatian. Sekarang sedang dikerjakan. Bentuknya badan,’’ katanya.  

Terpisah, Juru bicara fraksi Gerindra-Sejahtera, Markarius Anwar menyebutkan, bahwa masih ada target-target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang belum tercapai. Salah satunya ialah dibidang pendidikan. 

Hal yang menjadi sorotan antara lain masih banyaknya pungutan- pungutan yang berkedok uang komite di sejumlah sekolah. Padahal, pendidikan gratis merupakan salah satu program yang ingin diterapkan di Provinsi Riau. 

‘’Masih banyak pungutan-pungutan di sekolah. Untuk itu, kita berharap agar Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar untuk mengusulkan di APBD perubahan agar tidak ada lagi pungutan seperti ini,’’ sebut Markarius. 
 
Selain pungutan, masalah lain yang masih menghantui dunia pendidikan Bumi Lancang Kuning ialah kurangnya perhatian pemerintah terhadap gaji tenaga pengajar, baik honorer maupun yang berstatus 
 
‘’Masih permasalahan gani tenaga pengajar yang menjadi kewenangan provinsi yang belum maksimal. Inilah yang menjadi bahan evaluasi,’’ ungkapnya.(mx/pi)