Perizinan Perhutanan Sosial Terhambat Perda, P2HI Ajukan Gugatan ke MK


riaupotenza.com
Irwanto Betty

DURI (RPZ) - Pemerintah Provinsi Riau menghambat percepatan reforma agraria berupa Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Riau paska Perda No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Riau 2018 - 2038 yang ditetapkan oleh Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim pada 8 Mei 2018 lalu. 

Hal itu disampaikan langsung Ketua Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI), Irwanto Betty melalui riaupotenza.com jelang Lebaran kemarin. “Padahal saat masih menjadi Ranperda RTRWP Riau 2017 - 2037, Mendagri punya kewenangan untuk tidak menyetujui pemberian nomor registrasi. Sebab persetujuan substansi belum disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.  

Menurut Irwanto, total 1.353.015 dari 1.420.225 hektar izin Perhutanan Sosial dan 536.223 hektar TORA per 8 Mei 2018 terhambat karena Pasal 46 ayat 2 huruf e Perda Nomor 10 Tahun 2018 Riau, berbunyi: Pemanfaatan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama DPRD.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, [1] Riau memiliki alokasi PS seluas 1.420.225 ha. Sampai saat ini sudah ada 39 izin pengelolaan PS di Riau dengan luas 67.210 ha. Pembagiannya yaitu: HPHD 21 izin seluas 53.120 ha, IUPHKm 10 izin seluas 5.898 ha, IUPHHK-HTR 7 izin seluas 4.192 ha dan 1 unit kemitraan kehutanan seluas 4.000 ha. Kondisi terkini semua izin belum operasionalisasi karena dalam tahap menyusun dokumen perencanaan pengelolaan izin (RKU/RKT).

Pasal tersebut, menurut Ketua P2HI, bertentangan dengan PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Terbitnya PermenLHK P.83 merujuk pada PP No 6 Tahun 2007. 

“Dari seluruh mekanisme yang dijelaskan dalam P.83, tidak ada satupun yang menjelaskan harus ada pembahasan terlebih dahulu di DPRD. Justru ini bertentangan dengan tugas dan wewenang DPRD,” tegas Ketua P2HI lagi.

Artinya, sambung Irwanto, pemberian Nomor Register oleh Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen OTDA tersebut mengabaikan Kepmendagari 188.34-9552 Tahun 2017, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 18 ayat 1, [2] UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 28 huruf b, [3] PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Jadi semua izin PS kini dihambat oleh Gubernur Riau melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau karena harus dibahas bersama DPRD Riau. Untuk urusan masyarakat, selalu saja ada dalih normatif untuk memperlama pemberian ruang kelola untuk masyarakat,” tukas Irwanto.

Untuk itu, kata Ketua P2HI menambahkan,  dalam waktu dekat atau habis Lebaran Idul Fitri 1440 H ini, P2HI akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk  membatalkan Perda tersebut, pungkasnya.   maz