Akibat Adanya Keterlambatan Administrasi

Perusahaaan Akui Belum Bayarkan Gaji Karyawan


riaupotenza.com
Para pekerja dan karyawan saat mendatangi kantor PT PGN dan PT UPN. =MAZWIN

DURI (RPZ) - PT Pipa Gas Negara (PGN) dan PT Unggul Puspa Negara (UPN) salah satu perusahaan yang menjadi vendor di proyek pekerjaan Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru-Dumai (Pekdum) di Seksi 5 Sebanga - Duri XIII mengakui, kalau pihaknya masih belum membayarkan upah/gaji karyawannya untuk bulan Mei, April dan Juni 2019 ini. Keterlambatan pembayaran gaji karyawan tersebut tak lain dikarenakan adanya keterlambatan administrasi. 

Hal itu disampaikan langsung pimpinan PT PGN dan PT UPN melalui Humas perusahaan, Arifin Effendi yang juga merupakan Panglima Hulubalang Melayu Riau, Kawasan Mandau Provinsi Riau, sebelum lebaran kemarin. 

"Kita akui memang belum ada dibayarkan. Akibat adanya keterlambatan administrasi dari proses," kata Panglima Arifin menjelaskan. 

Sehingga menurut Arifin, sangat wajar saja ada karyawan yang jadi bertanya-tanya, kenapa gaji mereka itu belum dibayarkan. "Harapan kita kepada kawan-kawan yang berjumlah sebanyak 400 orang lebih ini, kalau dapat bersabar dan bertahanlah dulu. Selain juga saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain, agar masih ada peluang kita untuk bisa bekerja di PT PGN dan PT UPN ini," kata Arifin lagi.

Karena bagaimanapun, sambung Panglima Arifin lagi. Dengan bersabar dan bertahan ini, kita telah turut mengurangi angka penggangguran. Apalagi saat ini, mencari pekerjaan itu sangat sulit. Dengan adanya proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini, sebenarnya pihak kontraktor apakah itu main kon maupun sub kon, HKI maupun dari PGN sendiri sudah berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan warga tempatan. Sehingga sebagai pekerja, tentu mengharapkan pekerjaan ini akan panjang dan berkesinambungan, minimal sampai ke lima tahun kedepan.

"Memang sejak mulai bulan Februari, persisnya saat kita mulai memasuki suasana politik Pemilu kemarin, administrasi antara perusahaan agak terganggu yang menyebabkan alokasi ke karyawan agak terlambat. Jadi, jangan sampai karena adanya keterlambatan administrasi ini, membuat kita mengambil sikap yang gegabah. Karena pihak perusahaan tentu tidak akan mungkin, bahkan tidak ada niat sedikitpun untuk tidak membayar. Tapi ini tak lebih karena keterlambatan saja," tukasnya. 

Apalagi, selama ini sebelum adanya proses
Pemilu atau suasana politik seperti kemarin, tidak pernah ada keterlambatan maupun gangguan admintrasi. "Selama ini kan lancar saja tak ada yang tersendat. Begitu ada suasana politik ini kemarin kita agak terlambat," imbuhnya. 

Tambah lagi, karyawan sebenarnya tak perlu risau. Karena perusahaan juga sudah membuat perjanjian yang begitu jelas dengan seluruh karyawan, yakni akan membayarkan paling lambat tanggal 14 Juni 2019.mendatang. "Kita tidak ingin kawan-kawan berbuat hal yang gegabah, yang pada akhirnya justru berdampak kepada tempat kita bekerja, nantinya," pungkasnya. maz