THR Belum Ada Payung Hukum

Gubri Akomodir 3 Tuntutan Guru Honor


riaupotenza.com

PEKANBARU (RPZ) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akomodir tiga dari lima tuntutan guru honorer Provinsi Riau. Yaitu terkait BPJS kesehatan, penyesuaian gaji sesuai UMP dan pemberian pelatihan guna meningkatkan kopentensi guru honer kedepan. Sedangkan dua diantaranya belum bisa di akomodir karena menyangkut aturan dan juga kebijakan pemerintah pusat.

Adapun dua tuntutan yang belum bisa di akomodir Gubri tersebut, yaitu terkait THR dan sertifikasi guru honorer daerah, karena untuk THR ini belum ada aturan yang memperbolehkan untuk pelanggaran. Sebab, aturan guru honorer ini beda dengan buruh mengkukuti sistim kerjanya. Termasuk untuk guru pns yang juga ada aturannya, untuk itu pemprov belum bisa mengakomodir atau memberikan jawaban kepada guru honorer.

''Jauh hari sebelumnya kita juga sudah mempelajari tapi memang tidak bisa karena aturan memang tidak diperbolehkan. Sehingga kalau dipaksakan akan menjadi temuan dan dikembalikan. Gak mungkin sudah diberikan dikembalikan lagi atau jadi permasalahan,'' kata Gubri, Syamsuar saat menerima perwakilan guru honorer se Riau di ruang Rapat Sekdaprov, Rabu (29/5), yang juga didampingi Asisten I Ahmad Syah Haroffie, Kadisdik Rudyanto, Biro Hukum Setdaprov Elly Wardhani, Disnaker Riau, Rasidin, Biro Keuangan Syarial Abdi serta beberapa pejabat terkait lainya.

Sedangkan terkait Sertifikasi, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengeluarkan, karena provinsi hanya memberikan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti mengeluarkan SK guru honorer untuk persyaratan mendapatkan sertifikasi.

''Sertifikasi itu ada tesnya, jadi yang mengetes juga lansung dari pusat, karena sertifikasi ini ada anggarannya yang diberikan pusat untuk guru. Yang pasti untuk sertifikasi itu pemprov Riau akan memba tunguru dengan maksimal,'' ujarnya.

Lebih jauh kata mantan Bupati Siak dua priode ini, untuk masalah kesejahteraan guru ini  sudah masuk dalam visi misinya, yaitu dalam mewujudkan pendidikan Riau berkualitas yang berawal dari kesejah teraan guru. Hanya saja saat ini belum bisa dioptimalkan karena APBD 2019 sudah disahkan sebelumnya, sehingga baru bisa dimaksimalkan pada APBD Perubahan depan.

''Kata harap untuk sementara majelis guru bersabar yang pasti untuk kesejahteraan sudah kita bahas. Insyaallah pasti kita  tingkatkan kan,'' ujarnya.

Hal tersebut mendapat sambutan hangat oleh para guru honorer, menyatakan apa disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar menjadi sebuah harapan baik bagi guru honorer kedepan. Mudah-mudah mulai tahun 2019 kesejahteraan guru honor lebih baik lagi dari sebelumnya.

''Kalau untuk sabar kita sudah puluhan tahun bersabar, tapi belum begitu di perhatikan. Dengan adanya ungkapan dari pak Gubernur kali ini memberikan harapan bagi kita para guru honor,'' kata Ketua DPP Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Provinsi Riau ini, Ketua Eko Wibowo SPdi. dre