PNS Dapat THR dan Gaji ke-13,  Kenapa Jatah Honorer Tidak Jelas?


riaupotenza.com
ilustrasi/int

JAKARTA (RPZ) - Para PNS bakal mendapat tunjangan hari raya alias THR sebesar take home pay dan gaji ke-13, sementara untuk pegawai honorer masih belum jelas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, peraturan selama ini hanya mengatur THR yang diterima oleh PNS, TNI/Polri, dan pensiunannya. Sementara untuk para pegawai honorer tidak diatur.

"Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/5).

Oleh karenanya, untuk masalah tunjangan THR bagi pegawai honorer, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada setiap instansi. Baik di Kementerian/lembaga maupun instansi daerah. Sebab, harus disesuaikan dengan kemampuan anggarannya. "Itu masing-masing daerah," imbuhnya.

Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan, memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah.

Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiaan Kerja). Sementara honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai. 

Antisipasi Keterlambatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengklarifikasi kabar yang menyebut pembayaran THR PNS dan gaji ke-13 berpotensi molor.

Dia menjelaskan, potensi tersebut disebabkan oleh Pasal 10 Ayat 2 PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 yang mengatur pencairan melalui Peraturan Daerah alias Perda.

Namun pihaknya sudah bersurat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melakukan revisi. Agar redaksi yang semula berbunyi “Peraturan Daerah” menjadi “Peraturan Kepala Daerah.

"Menteri PAN dan RB telah mengajukan Surat kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus," ujarnya.

Dengan hanya melalui Peraturan Kepala Daerah, Hadi optimis pencairan THR bisa dilakukan tepat waktu. Sebab secara teknis, pembuatan Peraturan Kepala Daerah relebih lebih mudah dibandingkan Peraturan Daerah.

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR PNS diberikan paling cepat 10 hari sebelum lebaran. "Kalau enggak cair yo PNS gejolak pasti yah," terangnya.

Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR pada Permendagri Nomor 38 tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

Namun, jika alokasi yang disiapkan tidak cukup, maka bisa melakukan pengeluaran mendahului perubahan.

"Karena ini sifatnya kebutuhan mendesak maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019," pungkasnya. (jpnn)