WTP Yang Ke Tujuh, BPK RI Sebut Pemda Meranti Handal

BPK RI Kembali Anugerahi Pemda Meranti Opini WTP


riaupotenza.com
Penandatanganan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Taufikurrahman, serta Bupati Kepualauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

PEKANBARU(RPZ)-Hasil kerja keras Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti kembali dianugrahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak dimekerkan, Pemda Meranti telah Meraih Opini WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut. 

Kerja keras tersebut tak terlepas dari arahan dan komitmen Pimpinan Pemda Meranti dalam melaksanakan UU No. 17 Tahun 2013. Itu juga ditandai dengan penyerahan LKPD lebih awal dari semua kabupaten dan kota provinsi Riau pada 25 February 2019 lalu ke BPK RI. 

Pujian dan pernyataan atas komitmen tersebut, mengalir beruntun dari mulut perwakilan BPK RI di Pekanbaru Tomas Ipung Anjarwarsito. Padahal menurutnya, umur Kabupaten Kepulauan Meranti baru satu dekade dan masih dinilai sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau. 

Penyerahan WTP kali ini dipusatkan di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (24/5/2019).
Selain Kepala BPK RI Perwakilan Riau Tomas Ipung Anjarwasito, keberadaanya juga didampingi oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Meranti Salomo. 

Penyerahan LHP Pemda Meranti Tahun Anggaran 2018 diawali dengan penayangan video dokumentasi pemeriksaan BPK RI di Kepulauan Meranti terhadap kegiatan fisik maupun keuanganya. 

Pasca momen tersebut, kembali dilanjutkan dengan penandatanganan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman, serta Bupati Kepualauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

Penyerahan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, kepada Bupati Kepualauan Meranti Drs. H. Irwan M.Sinyang didampingi Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Taufikurrahman

Seperti dikatakan Kepala BPK RI Tomas Ipung Anjarwarsioto, komitmen Pemda Meranti dalam menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2013 benar-benar ketara. LKPD diserahkan dua bulan lebih awal sebelum tahun anggaran berkahir. 

"Wajar. Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemda Kepulauan Meranti, dapat dikatakan sangat handal," ucap Tomas Anjar.

Dijelaskannya, penyerahan LHP Pemda Meranti Tahun 2018 ini, tidak dimaksutkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan. Namun demikian jika ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara harus diungkap dan hal ini akan mempengaruhi LHP BPK RI.

LHP ini juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan setiap Pemda meskipun diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan.

BPK RI berharap  hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemda Meranti ini hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Meranti Tahun 2018 bedasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah Meranti dalam penyajian laporan keuangan. 

Hingga saat ini masih dinilai baik karena menerapkan sistem berbasis aktual, komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran hingga sisa dan kelebihan anggaran atau silpa

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah membimbing dan membina aparaturnya dari posisi nol hingga sukses seperti saat ini.

"Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses saat ini," ucap Bupati.

 

Photo bersama Ketua BPK RI Tomas Ipung, Bupati Meranti Irwan Nasir jajaran, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, beserta jajaran.

Tak lupa ucapan yang sama juga diucapkan Bupati kepada seluruh aparaturnya yang terlibat sehingga Meranti berhasil meraih Opini WTP ketujuh kalinya. "Semoga kedepan kualitas laporan yang disajikan semakin meningkat yang ditandai dengan ketepatan waktu pelaporan," ujar Bupati.

Selain itu maunya semua aparatur yang terlibat harus lebih memahami standar pemeriksaan keuangan yang semakin ketat saat ini. Caranya dengan menggali dan update pengetahuan, sehingga mampu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

"Kedepan sisten pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan. Jadi, mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini," tambah Irwan Nasir. 

Dengan sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun lagi, ia juga berharap apa yang diraih saat ini dapat menjadi legacy dan operating prosedure bagi SDM jajarannya dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntable.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, yang turut mengapresiasi kinerja Pemda Meranti. Menurutnya raihan Opini WTP terhadap laporan keuangan Pemda Meranti sangat luar biasa. Tentunya dengan pengakuan BPK RI tersebut akan semakin mempermudah fungsi pengawasan yang akan disajikan pihaknya. 

"Kami dari DPRD Meranti sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas prestasi yang doraih Pemkab. Meranti. Tentunya ketika itu sudah dicapai tentu tidak sulit lagi bagi kami (DPRD.red) untuk melaksanakan fungsi pengawasan," ujar Taufikurrahman.

Terkait kekurangan yang lapiran keuangan yang harus disempurnakan dalam tempo 60 hari kedepan diyakini Toufikurrahman tidak ada masalah. Sebab ditegaskannya jika Pemda Meranti sudah melakukan perbaikan sejak dini.

"Saya kira Pemda Meranti tidak butuh 60 hari untuk menyempurnakan laporan. Saat ini saja, Bupati sudah langsung menindak lanjuti dan melaporkannya kepada DPRD," papar Toufikurrahman.

Terakhir Wakil Ketua DPRD Meranti berharap, prestasi yang luar biasa atas penyajian laporan akuntabilitas keuangan Pemda Meranti tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa datang.

Kegiatan penyerahan LHP Pemkab. Meranti atas LKPD Tahun 2018 oleh BPK RI Perwakilan Riau ditutup dengan acara Silahturahmi dan Foto bersama.

Keberadaan Bupati Meranti Irwan Nasir dan Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, juga didampingi oleh Anggota DPRD Meranti Fauzy SE, Sekdakab H. Yulian Norwis SE MM, Ka. Inspektorat Meranti Drs. Suhendri M.Si, Sekwan DPRD Meranti Drs. Irmansyah M.Si, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra SH, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, Kasubag Evlap Inspektorat Meranti Azmi dan sejumlah Pejabat dijajaran Pemkab. Meranti dan BPK RI Perwakilan Riau lainnya.(Adv)