Firdaus: Disanksi Sesuai Aturan

Guru Sertifikasi Terancam Sanksi


Guru Sertifikasi Terancam Sanksi
Dr Firdaus MT

PEKANBARU (RPZ ) --Bertepatan dengan pelaksaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, sebagian guru mengadakan aksi unjukrasa di kantor DPRD Pekanbaru, Senin (8/4) lalu.

Terkait hal ini, Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus MT bakal memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Para guru adalah ASN yang bisa terkena sanksi disiplin.

“Kita berlakukan sanksi sesuai undang-undang dan aturan yang ada,” katanya, pada Selasa (9/4).
Firdaus menyayangkan guru sertifikasi kembali menggelar aksi. 

Padahal guru sertifikasi sudah berulang kali menggelar aksi pada Maret 2019 lalu. Mereka sudah menggelar aksi sebanyak enam kali.

“Kalau yang enam hari di bulan lalu saya maafkan. Sudah disampaikan agar tidak aksi lagi, sebab bisa melakukan komunikasi dengan baik,” terangnya.

Firdaus sudah berulang kali mengajak guru agar tidak menggelar aksi. Aksi ini jelas mengganggu proses belajar mengajar. 

Firdaus menilai Permendikbud RI sudah sangat tegas mengatur TPP. Guru sertifikasi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi dan TPP sekaligus. Mereka hanya bisa memperoleh satu tunjangan yang ada.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil sudah sangat tegas.

Firdaus menegaskan bahwa yang melarang untuk membayarkan dua kali tunjangan untuk guru bukanlah perwako. Perwako hanya menjabarkan regulasi yang ada dari Kemendikbud.

“Kami ajak guru bijak, kami ingatkan agar tidak menggelar aksi lagi,” ajaknya.

Pemerintah kota juga menanti surat jawaban tertulis terkait kedatangan perwakilan guru sertifikasi di tiga kementrian. Sebelumnya pemerintah kota bersama perwakilan guru sudah mendatangi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementrian Dalam Negeri RI serta Kementrian Pendayagunaan Apatatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 

Di saat para guru bersertifikasi masih demo menuntut dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Inspektorat Kota Pekanbaru menurunkan tim ke sekolah-sekolah. Mereka mendata para guru dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas.

Perlu diketahui, belum lama ini Walikota Firdaus, mengeluarkan instruksi nomor 8/2019 yang mengimbau para guru dan pengawas tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Apalagi, sekarang para siswa SD dan SMP melangsungkan Ujian Nasional (UN).

“Tim dari Inspektorat dari kemarin sudah turun ke lapangan dan mendata mana guru-guru dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas saat UN berlangsung,” kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Syamsuwir, Selasa (9/4)

Syamsuwir menyebutkan, tim Inspektorat turun ke sekolah-sekolah untuk mempertegas mana para guru dan pengawas yang tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

“Jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa kami bukan memeriksa tentang guru atau pengawas yang melakukan aksi demo. Tapi memeriksa guru dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas,” katanya.

Saat disinggung apakah hal tersebut sama artinya Pemko Pekanbaru akan memberlakukan sanksi bagi para guru yang sampai saat ini masih melakukan aksi dengan turun mendatangi anggota DPRD? Mantan Kabag Hukum Setdako Pekanbaru ini menyebut diperiksa dulu.

“Intinya kita akan periksa dulu. Apalagi jumlah sekolah negeri di Pekanbaru ini jumlahnya juga cukup banyak. Tentunya apa yang kami lakukan ini akan berlanjut hingga beberapa hari kedepan,” pungkasnya.

Aksi dilanjutkan Kamis
Guru sertifikasi SD dan SMP di Kota Pekanbaru mengultimatum Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hingga hari Kamis (11/4).

Ultimatum tersebut disampaikan guru sertifikasi agar Pemko Pekanbaru bisa menyelesaikan polemik penghapusan tunjangan TPP.

“Kami dapat informasi, saat ini perwakilan Pemko Pekanbaru berangkat ke Jakarta guna menjemput surat keputusan tiga Kementerian yang kita jumpai bersama beberapa waktu lalu,” ujar Raja Ira salah seorang guru sertifikasi saat menggelar aksi Senin (8/4) kemarin.

Ira mengatakan, batas waktu hingga hari Kamis ini dianggap tidak terlalu lama. Apalagi menurutnya saat ini guru sertifikasi telah terlalu lama menunggu kejelasan dari Pemko Pekanbaru.

“Saya rasa kalau hanya menjemput surat ke Kementerian tidak terlalu lama,” ungkapnya.

Ira menambahkan, jika tidak ada kejelasan hingga Kamis, maka ribuan guru sertifikasi kembali akan menggelar aksi unjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Teman-teman sudah sepakat akan ada aksi lanjutan jika tidak ada kejelasan,” pungkasnya.

Surat keputusan dari tiga kementerian ini dinilai menjadi kunci penyelesaian polemik penghapusan tunjangan TPP guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan baik guru sertifikasi maupun Pemko Pekanbaru sampai saat ini sama-sama merasa benar.

Seperti yang diketahui, ribuan guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru hingga saat ini masih menolak Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019. Dimana disebutkan guru sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan TPP. Sementara meski ditolak, Pemko Pekanbaru hingga saat ini enggan memenuhi permintaan guru sertifikasi untuk merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019. 

Di sisi lain, Kabag Humas Pemko Pekanbaru membenarkan bahwa Wali Kota Pekanbaru De H Firdaus MT berangkat ke Jakarta. “Namun untuk acara pengembangan wisata halal di Pekanbaru,” katanya. (lex)