Drs H Abdul Gafar Usman MM MSc

Sudah Terbukti dan Teruji


riaupotenza.com
Drs H Abdul Gafar Usman MM MSc

Dulu orang beranggapan bahwa lembaga  DPD RI adalah lembaga penyempal saja. Namun kini anggapan masyarakat itu sudah berubah, justru DPD lah yang banyak berkontribusi untuk pembangunan dan kemajuan daerah

Kendati belum pernah menjadi orang nomor satu di Provinsi Riau, namun sosok Drs H Abdul Gafar Usman MM MSc yang saat ini tercatat dan aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tidak asing di bumi Lancang Kuning.  Pasalnya, anggota senator RI ini sudah banyak memangku jabatan daerah, baik secara struktural seperti Kepala Kakan Depag Inhil, Penilik Sekolah, Kakanwil Kemenag Riau, dosen dan pembantu Dekan di Universitas Lancang Kuning.

Begitu juga di bidang organisasi, politik dan kampus. Ia sudah jadi aktivis sejak mahasiswa dulu. Gafar bukan masak karbitan yang langsung jadi saja, tapi beranjak dari nol. Mantan juru ketik kantor KNPI Riau ini pernah menjadi Ketua Senat IAIN Susqa Pekanbaru hingga Ketua HMI Riau. Di organisasi pemuda, pernah menjabat Ketua KNPI Provinsi Riau. Sedangkan di bidang politik pernah Ketua Kosgoro Riau  dan pernah juga menjabat anggota DPRD Riau selama dua periode berturut-turut.

Hebatnya, karir Gafar Usman tidak pernah kosong. Begitu habis jabatan sebagai Kakanwil Kemenag Riau dua priode tahun 2009, suami Hj Asmidar ini ikut pemilihan DPD RI Daerah Pemilihan Riau dan terpilih menjadi anggota DPD RI Utusan Riau periode 2009-2014.

Sebagai orang yang diberi amanah, Gafar tak mau bekerja setengah-setengah. Apalagi dalam memperjuangkan dan menyelesaikan hak masyarakat, walaupun itu berhadapan permasalahan yang berbelit-belit, namun mantan anggota DPRD Riau dua priode ini tetap konsisten, sehingga banyak permasalahan masyarakat dan Pemerintah Daerah Riau dapat diperjuangkan dan diselesaikannya dengan baik.

Sesuai perannya sebagai anggota DPD RI yang duduk  di legislatif mewakili Pemerintah Daerah Riau dan wilayah di Riau, Gafar sudah banyak bukti keberhasilan menyedot dana APBN untuk pembangunan di Riau.  Di antaranya,  tahun 2009 Riau ia menyelesaikan kekurangan tenaga listrik. Atas surat diajukan Gubernur Riau yang saat itu dijabat Rusli Zainal, sehingga Riau dimasukkan dalam Perpres Kelistrian Strategis nasional.  ‘’Waktu itu Pak Gubri RZ bilang sama saya, Bang gimana tentang listrik Riau, saya bilang buat surat. Berdasarkan surat itu saya langsung berkoodinasi dengan 4 menteri dan Direktur PLN waktu itu Dahlan Iskan. 

“Awalnya kawan-kawan apriori, tapi saya tak mau menyerah. Akhirnya berhasil.  Alhamdulillah masyarakat Riau sudah merasakan hasilnya dengan dibuktikan listrik dan tidak padam-padam lagi di Riau,’’  beber  Gafar.

Beberapa bulan setelah itu, Gubri RZ mengadu lagi tentang tersendatnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,2 triliun. Begitu surat masuk, sesuai kewenangan dia dipercaya Komite IV  tentang APBN.  

‘’Saat itu  Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani. Alhamdulilah dengan menggunakan pergaulan, Menteri Sri Mul-yani langsung mengucurkan dana DBH sebesar Rp1,2 triliun,” katanya.

Setelah itu,  Gubernur Riau Annas Maamun pada tahun 2015, dia sempat mempertanyakan apa kerja DPD RI, sementara ada dana pusat dari Maret sampai Oktober tidak masuk sebesar Rp3,7 triliun.  ‘’Saya bilang buat surat. Berdasarkan hal itu saya undangan walikota/bupati dan ditambah Gubri untuk rapat langsung dengan Menteri  Keuangan. Hasilnya, hanya dalam 7 hari dana Rp3,7 triliun langsung dibayarkan ke Riau,’’ ungkapnya.
Kemudian baru-baru ini, yakni  tahun 2018, Gafar juga berhasil memperjuangkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah madrasah swasta. ‘’Begitu mendapat informasi. Saya langsung hubungi Kakanwil Kemenag saat dijabat Pak Supardi Hasibuan dan mengkoodinasikan Dirjen Kemenag. Karena menyangkut administrasi hanya seminggu dana BOS madrasah swasta bisa dicairkan,’’ ungkapnya.
Tentang perjuangan untuk kabupaten/kota, di antaranya, di Pemkab Siak. Atas prakarsa  Gafar Usman berhasil menetapkan daerah kawasan Buton menjadi Pelabuhan Nasional dan jalan menuju Buton status menjadi jalan nasional. 

Kemudian Gafar juga berhasil memperjuangkan meningkatkan DAU tiga kabupaten, yakni Siak, Bengkalis dan Rohil. Dengan alasan, berdasarkan Undang Undang bahwa daerah yang mendapatkan DBH tinggi maka DAU dapat kecil. ‘’Namun, setelah saya pelajari bunyi UU itu, bukan berarti daerah DBH tinggi tidak mendapatkan dana DAU sama sekali  tapi jumlahnya kecil. Maka waktu saya panggil Menteri Keuangan yang dijabat Agus Martowardoyo. Dan hasilnya,  tiga kabupaten yang tidak dapat DAU akhirnya mendapat haknya sama seperti daerah lain di Riau,’’ paparnya.

Selain itu, Kota Dumai protes tidak dapat DBH dengan alasan bukan daerah pengasil minyak. Sementara adalah menjadi tempat penampungan minyak. Kalau meledak daerah ini mengalami musibah. ‘’Saya coba perjuangkan. Akhirnya, Dumai walaupun tidak dapat DBH, akhirnya dapat Dana Konvensasi yang waktu itu dapat jatah sebesar Rp300 miliar per tahun,” ujarnya. 

Untuk  Pelalawan. Atas perjuangan anggota DPD RI ini juga,  Pelalawan dan Siak berhak mengelola Blok Kampar. Cuma karena tidak satu visi, blok Kampar akhrinya  dikelola pihak lain.  Untuk Kabupaten  Rohul, Gafar berhasil memperjuangkan aspirasi  masyarakat mendapatkan status Kawasan Hutan Negara menjadi status  Kawasan Hutan Desa (KHD).  ‘’Untuk Rohul pernah juga masalah, yang mana 6 bulan PNS Pemkab Rohul tidak punya gaji dengan alasan rasionalisasi. Tapi begitu surat aspirasi masuk ke saya, langsung saya koodinasi dengan Dirjen  Keuangan. Hasilnya hanya hitungan hari, dana  DAU  yang tidak dibayarkan sebelumnya, langsung cair dan dibayarkan ke gaji  PNS dan  honorer yang ada di Rohul  tersebut,’’ bebernya. 

Untuk Kuansing,  berkat perjuangan Gafar, berhasil membangun jembatan Lubuk Jambi dengan menggunakan dana APBN.

Selanjutnya untuk Kabupaten Kampar dan Pekanbaru. Kabupaten Kampar yang kebetulan tahun 2016 Pilkada serentak, awalnya DAU sempat terkena rasionalisasi. ‘’Saya panggil langsung Menteri Keuangan Sri Mulyadi. Ini tidak boleh dibiarkan atau ditunda pembayaran, karena takut menjadi konsumsi politik.  Makanya diputuskan, semua daerah yang sedang melaksanakan Pilkada tidak boleh penundaan dana DAU,’’ ungkapnya lagi.

Sedangkan yang terbaru  tahun 2019,  Gafar berhasil memboyong dana pusat ke Riau sebesar  Rp16,8 miliar untuk pembangunan dan pengamanan turap pantai dan tebing sungai di daerah Riau di intansi Balai Sumber Daya Air Wilayah I Sumatera.  

‘’Menurut pengakuan Kepala Sumber Daya Air, untuk 2019 BSDA nyaris lumpuh tak ada kegiatan, karena semua pengusulan ditolak di Bappenas dengan alasan tahun politik, tetapi berkat dorongan DPD RI, BSDA  dapat dana Rp16,5 M,’’ paparnya.****