Warga Koto Aman Bertahan di Pekanbaru

Gubri Ngaku Tak Bisa Berbuat Banyak


riaupotenza.com
Warga Koto Aman, Tapung Hilir, Kampar menginap di bawah fly over Jalan Sudirman, Pekanbaru seusai demo.

PEKANBARU (RPZ) - Sudah seminggu ratusan warga Koto Aman, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar berada di Pekanbaru. Setiap usai aksi demo, mereka pun tidur di bawah jembayan fly over Jalan Sudirman, simpang Jalan Tuanku Tambusai.

Massa ini menutut lahan yang dikuasai PT SBAL seluas 1.500 hektar sejak tahun 1991 silam dikembalikan. Namun hingga kini usaha maayarakat merebut haknya belum ada kejelasan dari pemerintah. 

Padahal masyarakat sudah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu di Pekanbaru, Riau, dan berjanji akan menyelesaikannya.

Namun mereka merasa belum ada solusi konkrit yang diberikan pemerintah, meski perwakilan masyarakat sudah melakukan audiensi dengan gubernur dan wakil gubernur Riau pekan lalu di kantor gubernur Riau.

Mengenai hal ini Gubernur Riau, H Syamsuar, saat dikonfirmasi kondisi masyarakat Koto Aman yang masih bertahan di Pekanbaru tidak bisa berbuat banyak. Menurutnya, masalah tuntutan masyarakat karena dulu itu tidak ada Desa Koto Aman tahun 1994, dulu namanya Desa Kota Batak.

“Jadi HGU perusahan tahun 1994 seperti itu. Karena saat kita melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Koto Aman, ternyata di Kampar juga melakukan rapat, di sana perusahaan hadir. Jadi perusahaan bilang, kalau masyarakat mengatakan belum diganti, mana buktinya dan mana tanahnya? Ternyata tidak ada. Kalau ada bukti, perusahaan siap ganti rugi,” terangnya.

Bahkan, Sekda Kampar mengajak masyarakat untuk mengukur mana lahan mereka, tapi tak ada yang mau. Tak hanya itu, saat masyarakat diminta menunjukkan administrasi, ternyata tidak ada juga. 

“Kalau seperti itu tidak ada solusinya. Saya juga sudah bilang, bisa tidak tunjukan bukti administrasi, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana pemerintah mau membantu,” ujar Gubri.

Karena itu, Pemprov Riau menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan. Sama halnya dengan Pemkab Kampar yang akhirnya menyerahkan tuntutan masyarakat Koto Aman ke Pengadilan juga. 

“Kami pikir ke Pengadilan saja, karena tak ada jalan lain. Karena kita tak boleh juga orang (perusahaan) punya izin HGU legal, lalu kita batalkan. Jadi rusaklah investasi, pada lari orang semua,” paparnya.

“Sepanjang mereka benar dan bisa menunjukkan bukti-bukti, kami siap membantu. Tapi ini bukti-buktinya tidak ada. Sehingga bagusnya solusinya di Pengadilan yang memutuskan. Kalau begitu susah juga,” sambungnya.

Hal ini menurutnya perlu diketahui masyarakat, supaya masyarakat juga mengetahui sehingga tidak ada kesan pemerintah ini mengabaikan. Karena pemerintah ini memutuskan harus sesuai dengan cara yang benar dan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebab, bagaimanapun ini soal investasi, jangan sampai kita salah memutuskan atau mengambil tindakan, yang akhirnya orang tak mau lagi investasi ke Riau. (jun)