Bupati Meranti Dituding Penjahat Kelamin


riaupotenza.com
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Didampingi Pengacaranya Bonny Melapor Ke Sub Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pokda Riau, Jumat pagi (11/1/2019).

SELATPANJANG (RPZ) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir MSi mendatangi kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Jumat (11/1/2019) pagi. Kedatangan orang nomor satu di kabupaten termuda Riau ini melaporkan pemilik akun Sosmed (sosial media) bernama Susi Yanti.

Pasalnya, akun tersebut menuding Bupati , sebagai "PK" atau penjahat kelamin. Tidak hanya itu, dalam photo lengkap dengan caption yang diunggah pada 9 Januari 2019 tersebut, juga menyebut Irwan Nasir sebagai pengguna narkoba. 

Isi caption photo Irwan Nasir yang diunggah pemilik akun Yanti Susi ; "penjahat kelamin, penghisap sabu sabu bupati meranti paling bejat". Penelusuran wartawan, Jumat (11/1/2019) siang, akun facebook Yanti Susi sudah tidak bisa diakses. Tak pelak hal itu membuat tanda tanya besar. 

Irwan Nasir didampingi oleh pengacaranya Bony. Menurut pengacaranya,  tudingan kepada klien-nya murni hoax dari pemilik akun fake. Langkah ini dilakukan sebagai peringatan dan edukasi kepada pengguna jejaring sosial khususnya pemilik Akun Facebook atas nama "Yanti Susi" yang dinilai fake agar tidak sembarangan memosting berita, ataupun informasi yang tidak sesuai fakta, dan realita. Apalagi diragukan kebenarannya. 

Medsos yang digunakan sebagai sarana penyebaran kebencian dan fitnah, dapat membentuk opini negatif terhadap orang yang dituding. Dampaknya, membuat keresahan baik bersifat pribadi, maupun ditengah masyarakat.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Gidion Arif Setyawan melalui Kasubdit II AKBP John Ginting,  Bupati Irwan datang sekitar pukul 09.30 WIB tadi. Dalam laporannya, pihak Irwan Nasir juga membawa beberapa bukti postingan pada akun Facebook tersebut, di mana intinya ''menyerang'' nama baik bupati secara personal.

Menyikapi pelaporan itu, tim penyidik Polda Riau segera memproses kasus tersebut sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). rpz/wir