2019, Kementerian PUPR Targetkan Serap 2.542 Ton Aspal Karet


riaupotenza.com

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penggunaan karet sebagai campuran aspal dalam penanganan jalan nasional.

Seperti dilansir JPNN, Penggunaan aspal karet dinilai lebih bagus kualitasnya dibanding aspal biasa, juga akan menyerap hasil karet di tengah penurunan harga karet dunia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah membeli aspal karet di Sumatera Selatan dan Jawa Barat total Rp 7 miliar. Pembelian dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Sumsel dan BBPJN VI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selaku pengguna aspal karet.

"Mekanisme pembelian karet dari petani dilakukan oleh pabrik atau koperasi yang memproduksi brown crepe. Kementerian PUPR nantinya akan mendapat suplai brown crepe dari pabrik. Syaratnya, pabrik wajib mencantumkan Surat Keterangan dan kuitansi pembelian dari petani atau KUD," kata Menteri Basuki dalam siaran tertulisnya, Kamis (10/1).

Dia juga mengungkap, keunggulan penggunaan karet alam pada campuran beraspal panas untuk perkerasan jalan di antaranya memiliki tingkat perkerasan lebih baik, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan lebih tinggi dibanding aspal biasa.

Untuk penggunaan aspal karet, pada tahun 2017 - 2018 diterapkan pada preservasi Jalan Muara Beliti – Tebing Tinggi – Lahat sepanjang 125 Km dengan anggaran sebesar Rp 30,55 miliar. Dari total panjang tersebut, terdapat 4,37 Km yang menggunakan aspal karet dengan ketebalan 4 cm. Porsi bahan karet atau brown crepe yang digunakan adalah sekitar 7 persen atau 81 ton karet alam per km.

Diketahui, Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia. Setiap tahun produksi karet alam Indonesia mencapai 3,2 juta ton, dan 0,6 juta ton di antaranya dimanfaatkan industri dalam negeri, sementara 2,4 juta ton lainnya di ekspor ke mancanegara. Untuk menghadapi penurunan harga karet, pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional pemanfaatan karet alam oleh berbagai sektor, termasuk salah satunya dalam pembangunan infrastruktur PUPR. rpz