DPRD Bengkalis Sepakati Kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM Riau


riaupotenza.com
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir SAg MSi bersalaman dengan Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim usai kesepakatan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Riau.(Jackson Hunter)

SEBAGAI bentuk mempererat koordinasi antara lembaga dan kementerian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis turut menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Riau. 

Bersama sejumlah kepala OPD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, S.Ag, M.Si turut dalam barisan upacara Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkum Ham RI Tahun 2018 di halaman kantor Gubernur Riau, Selasa 30 November 2018.(Jackson Hunter)

Penandatangan kerjasama tersebut dilaksanakan usai pelaksanaan upacara Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkum Ham RI Tahun 2018 di halaman kantor Gubernur Riau, Selasa 30 November 2018. 

Kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau tak hanya diikuti oleh DPRD Bengkalis, namun ikut didalamnya seluruh DPRD kabupaten/kota se-Riau. Agenda penandatangan kerjasama tersebut berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah, pembangunan hukum, dan pengajuan hak asasi manusia (HAM) di daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, S.Ag, M.Si hadir dalam kegiatan bersama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis H. Radius Akima, S.Sos, MT. Sebelum penandatangan kerjasama dilangsungkan, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir terlebih dahulu mengikuti upacara.

Bertindak selaku Inspektur upacara kali ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Menkumham Yasona H Laoly menyampaikan Dharma Karya Dhika diartikan secara menyeluruh adalah manusia yang diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai kewajiban, aturan dan kebenaran.

Selain itu, Yasnoa mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM untuk merenungi makna dari peringatan HDKD yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

"Makna yang terkandung dari kata Dharma Karya Dhika menyiratkan bahwa eksistensi ASN Kementerian Hukum dan HAM adalah dibuktikan melalui hasil kerjanya dalam menjalankan kewajiban sesuai aturan," kata Menkumham Yasonna H Laoly dalam pidato sambutannya.(advertorial)

Menkumham RI : Tema HDKD Kali Ini, Senergi Kerja-Kami PASTI”

PERINGATAN Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2018, Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim turut menyampaikan pesan penting dari Menkumham RI Yosonna H Laoly soal tema HDKD Tahun 2018. Dimana, tema HDKD mengusung Sinergi Kerja-Kami PASTI harus benar-benar diimplementasikan pada semua aspek kehidupan birokrasi, khususnya di Kemenkumham, sehingga dapat memperkuat sinergitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan solusi yang berkualitas.


"Sungguh dalam makna yang terkandung dari sebuah kata Dharma Karya Dhika, ternyata eksistensi ASN Kementerian Hukum dan HAM adalah dibuktikan melalui hasil kerjanya dalam menjalankan setiap kewajiban dan juga sesuai aturan,”katanya lagi.

Menurutnya lagi, saat ini sudah berada di ujung tahun 2018, sehingga diperlukan sistem yang bisa memperkuat penyelesaian setiap persoalan dengan solusi yang berkualitas.

Ia juga mengimbau seluruh ASN Kemenkumham untuk bangkit, bekerja keras, cerdas dan tuntas sehingga mampu menyelesaikan semua persoalan secara berkualitas. Sehingga segala persoalan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik, tanpa harus berhadapan dengan masalah hukum.

Disela-sela usai upacara dan penandatangan kerjasama, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim turut menyerahkan piagam penghargaan kepada unit pelaksana teknis (UPT), petugas dan organisasi bantuan hukum berprestasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Piagam itu langsung oleh Wan Thamrin dihadapan undangan, selain itu juga turut menyerahkan piagam dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI, M. Diah, Dirjend Peraturan Perundang-undangan, Widodo Eka Cahdjana dan staf khusus Menteri Ian P. Siagian diutus langsung oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menghadiri kegiatan.

Turut hadir dalam kegiatan sejumlah kepala daerah bupati/walikota se-Riau, pimpinan DPRDD kabupaten/kota se-Riau, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau serta pejabat struktural dan pegawai perwakilan dari UPT imigrasi dan pemasyarakatan se-wilayah Riau.(advertorial)