Kasus Alkes RSUD Meranti Mencuat, Eks Dirut Dipanggil Jaksa


riaupotenza.com
Konfresi Pers Kejari Kepulauan Meranti dan jajaran saat penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi BRI belum lama ini.

SELATPANJANG(RPZ)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti usut dugaan tindak pidana korupsi di internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. 

Dari pantauan riaupotenza.com, saat berada di Ruang Pidana Khusus Kejari, Jumat, (30/11/18) kemarin, tidak kurang dari tiga kotak dus yang betuliskan "Kasus Alkes (alat kesehatan) RSUD, " berjejer  di samping dipintu masuk ruangan Kasi Pidsus Kejari, Robby Prasetya. 

Ditanya terkait hal itu, Roby tidak membantah jika saat ini tim penyidik Kejari Meranti sedang berusaha membongkar dugaan tidak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Alkes di tubuh RSUD Kepulauan Meranti. 

"Iya saat ini sedang kita tangani pengungkapan dugaannya. Dan ketua tim penyidik dipimpin oleh Kasi Intel," ujarnya. 

Menyikapi proses tersebut, saat ini tim penyidik Kejari masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atas dugaan tersebut. "Masih pengumpulan bahan dan keterangan. Belasan orang saksi telah dipanggil, termasuk Dirut-nya,"ujarnya. 

Selain itu Kejari Kepulauan Meranti optimis dalam waktu dekat proses pengungkapan dugaan Tipikor tersebut akan ditingkatkan ketahap penhelidikan, dan rampung secepatnya. 

"Dalam waktu dekat ini kita tingkatkan ke Lid. Untuk kasus ini kita mau sesegera mungkin rampung, makanya kami lembur terus tiap malam," ujarnya. 

Selain itu, Robby mebgaku enggan membeberkan secara detail terkait kasus tersebut, mulai dari anggaran hingga dugaan jumlah tersangka yang akan terseret. 

"Nantilah kita umumkan ke awak media, kalau sekarang waktunya kurang cocok. Yang jelas kegiatan di RSUD itu berjalan pada tahun anggaran 2015-2016" ungkapnya. 

Informasi yang diterima dari sumber Pekanbaru Pos, dugaan korupsi pada  kegiatan pengadaan Alkes RSUD Meranti yang didalami oleh tim penyidik Kejari Meranti itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Untuk pagu anggaran sebesar Rp. 15 milliar tahun anggaran yang diusulkan dan disetujui pada 2015 silam. Namun setelah disetujui anggaran yang dinantikan tidak kunjung dicairkan oleh pemerintah pusat. 

"Namun tidak dicairkan oleh pemerintah pusat ketika itu. Padahal spek sudah jelas, dan klop dengan pagu anggaran yang telah disetujui," ujarnya. 

Namun masuk pada tahun anggaran 2016 diungkapkannya pemerintah pusat melakukan pencairan terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut sebesar Rp. 12 milliar. 

Menyesuaikan dengan besaran anggaran yang telah disediakan, diungkapkannya pihak RSUD dilakala itu disinyalir merubah spek Alkes yang telah mereka susun sebelumnya. 

"Dampak dari pengurangan spesifikasi kegiatan, Pihak RSUD membeli Alkes yang tidak laik sehingga tidak bisa digunakan. Makanya timbul dugaan tindak pidana korupsi di kegiatan itu," ujarnya. 

Menurutnya, mantan Dirut RSUD Meranti dikala itu dijabat oleh drg. Ruswita yangvsaat ini menjabat sebagai Kadiskes Kepjlauan Meranti. 

"Dikala itu PA kalau tak salah Buk Ruswita selaku direktur RDSD. Sekarang dia sebagai Kadiskes Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu melalui panggilan telphone genggam, Ruswita memilih bungkam dan enggam berkomentar. "Saya saat ini saya sedang rapat di luar kota. Jangnlah ya, saya belum bisa menagggapi hal itu. Maaf ya," ujarnya. (Wira)