Satpol PP Minta Bantuan Penanganan Masalah Hukum ke Jaksa


riaupotenza.com
Disaksikan Wabup Pelalawan Drs H Zardewan MM, Kasat Pol PP dan Damkar dan Kajari Pangkalan Kerinci meneken MoU penanganan masalah hukum.

PANGKALANKERINCI (RPZ) - Satpol PP dan Damkar Kabupaten berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci. Dua instansi ini menandatangani Memorandum of understanding (MoU) tentang bantuan penanganan masalah hukum, Rabu (14/11/2018). Kegiatan ini disaksikan langsung Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM di ruang Sekretariat Bersama PPNS Mako Satpol PP dan Damkar Pelalawan, Kompleks Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci. 

Kerjasama dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini dari kedua belah pihak ditekan langsung  oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pelalawan H Abu Bakar FE SSos MAp dan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Tety Syam SHMH.

'’Ketrampilan, kemampuan dan keterlibatan aparatur pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah senantiasa harus ditingkatkan. Diantaranya bertujuan untuk menghindari adanya kebijakan pejabat tata usaha negara maupun penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya digugat maupun dipermasalahkan ke Pengadilan Perdata maupun Tata Usaha Negara,’’ kata Wabup Zardewan yang mendorong dilaksanakannya kerjasama tersebut.                                              

Sementara itu,  usai penandatanganan MoU Kasat Pol PP dan Damkar Kabuparen Pelalawan, H Abu Bakar SSos MAp melalui Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Drs Amperadi MSi  bersama Kasi Hubungan Antar Lembaga Ahmad Suhil, SH MH menyebutkan,  bahwa MoU ini dilaksanakan bertujuan supaya dapat dijadikan payung hukum untuk meminta petunjuk, arahan dan pencerahan kepada Kejaksaaan Negeri terhadap permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. amr