Alhamdulillah, Perusahaan Pers Halal Menerima APBD


riaupotenza.com
Bincang transparansi yang digelar di gedung KI Riau, Kamis (8/11/2018).

PEKANBARU (RPZ) - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau Zufra Irwan menegaskan perusahaan pers di Riau berhak dan halal menerima APBD dari jasa iklan dan advetorial. Apakah itu perusahaan pers online, perusahaan media cetak, semuanya boleh menerima APBD dari jasa iklan atau jasa advetorial.

"Tetapi soal besar kecil anggaran yang diberikan APBD daerah kepada perusahaan pers, itu tergantung kepada penyedia anggaran. Tentu mereka memiliki syarat dan ketentuannya dalam memberikan besar kecil anggaran kepada perusahaan pers," jelas Zufra Irwan.

Itu disampaikan Ketua KI Riau dalam Bincang Transparansi yang digelar di Gedung KI Riau lantai 3, Kamis (8/11/2018). Dalam Bincang Transparansi itu hadir juga sebagai narasumber Wakil Ketua KI Tatang Yudiansyah, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI Jhonny Setiawan Mundung, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau H Zulmansyah Sekedang dan Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triyono dengan moderator Hasnah Ghazaly.

Ditambahkan Ketua KI, jasa iklan dan advetorial yang diterima perusahaan pers di Riau tidak bisa diartikan perusahaan pers hidup dari APBD atau dibiayai APBD. Sehingga perusahaan pers tidak bisa dikategorikan sebagai badan publik.

Sebelumnya, Ketua SPS Riau H Zulmansyah Sekedang menyebutkan, ada anggapan sekarang ini sebagian perusahaan pers hidup dari APBD atau dibiayai APBD, sehingga berdasarkan ketentuan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perusahaan pers wajib menyampaikan laporan kepada publik. Karena UU itu menegaskan institusi yang memakai dana APBD keseluruhan atau pun sebagian wajib memberi laporan kepada publik.

"Memang betul perusahaan pers di Riau ada memakai APBD. Tapi APBD yg dipakai itu dalam hubungan bisnis atas jasa iklan atau advetorial. Apakah pemakaian dana APBD seperti ini wajib dilaporkan perusahaan pers?," tanya Zulmansyah.

Berdasarkan penjelasan Ketua KI Riau, ternyata pemakaian dana APBD karena hubungan bisnis tidak termasuk yang wajib dilaporkan oleh perusahaan pers sebagaimana amanat UU Nomor 14/2008. Kecuali misalnya ada perusahaan pers yang seluruh operasionalnya biayanya bersumber dari APBD. 

Dalam pada itu, Direktur FITRA Riau Triyono menyebutkan, kehadiran UU 14/2008 menyebabkan masyarakat Indonesia, terutama insan pers, lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi dari penyelenggara negara. "Kemudahan mendapatkan informasi merupakan berkah dan manfaat dari lahirnya UU 14/2008," katanya.

Hanya saja, UU 14/2008 ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintahan di daerah juga banyak yang belum paham dengan esensi keterbukaan informasi publik. "Tugas Komisi Informasi melakukan edukasi, sosialisasi dan advokasi UU 14/2008 ini agar semua kita di Riau memahami UU ini," kata Triyono. rpz