Ingat! Melawan Hoax Jangan Hanya Saat Deklarasi Aja


riaupotenza.com
Agustiar

PEKANBARU (RPZ) - Pemerintahan Indonesia terus gesah sosialisasi perlawanan terhadap penyebaran informasi Hoax di seluruh daerah di Indonesia. Sosialisasi tersebut tidak hanya digelar secara lansung pada masyarakat tapi juga memanfaatkan media sosial (Medsos) maupun media massa, dimana sosialisasi itu bertujuan untuk menekan perkembangan dan juga menginformasikan kepada masyarakat bahaya atas penyebaran informasi hoax tersebut.

Selain sosialisasi bahaya atau dampak penyebaran informasi hoax tersebut pemerintah juga menggesa sosialisasi penegakan hukum penyebaran hoax, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) yang bisa menjerat bagi pelaku yang sengaja menyebarkan informasi hoax.

Belum lama ini, Pemerintah Indonesia juga telah merilis sesuai yang telah dipublikasikan berbagai media di Indonesia, jika dalam Undang-undang ITE tersebut di jelaskan berbagai aturan yang bisa menjerat pelaku dalam menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keasliannya. Khususnya melalui media sosial yang bisa menyebabkan kerugian pada pihak lain termasuk yang mengancam pada keamanan negara. 

Baru-baru ini, ini pemerintah kembali menegaskan jika dalam Undang-undang ITE tersebut tidak hanya terkait penyebaran informasi hoax, tapi juga menyebarkan data pribadi seseorang tampa persetujuan orang dimaksud. Dimana perbuatan tersebut disebut Doxing (atau doxxing) yang juga merupakan sebuah pelanggaran dengan ancaman mencapai 6 tahun oenjara sesuai yang diatur dalam Undang-undang ITE Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Pekanbaru, Agustiar SSos mengharapkan, Undang-undang ITE ini menjadi salah satu acuan bagi masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi Hoax, karena informasi hoax itu selain merugikan diri sediri juga merugikan orang lain bahkan negara. Untuk itu yang namanya perbuatan hoax harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Khususnya di Privinsi Riau ini yang terkenal dengan kentalnya berbudaya Melayu.

Sedangkan terkait adanya Undang-undang ITE yang mengatur penyebaran data pribadi seseorang tanpa persetujuan orang terkait, ia mengakui itu tidak asing lagi bagi dirinya karena sebagai seorang jurnalis hal itu juga bertentangan dengan kode etik profesi. Sehingga ia mengharapkan aturan ini juga jadi acuan bagi masyarakat kedepan. Terutama para pemuda yang merupakan pelaku Medsos atau dunia maya.

"Saya rasa masyarakat juga tau apa dampak dari semua itu, yang bisa merugikan pada seseirang. Maka itu kita berharap hal ini juga bisa dilawan kedepannya," katanya, Senin (5/11/2018) di Pekanbaru.

Lebih jauh kata pria Pencetus Pemuda Riau Melawan Hoax (PRMH) ini, berharap pemuda di Riau bisa jadi generasi atau gerbang dalam mensosialisasikan hal ini kedepan. Hal ini juga sesuai dengan komitmen yang sebelummya telah di Dideklarasikan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se  Riau untuk memerangi informasi hoax dan menjadikan informasi hoax sebagai musuh utama dalam kehidupan keseharian maupun bernegara.

"Kita harap pemuda Riau bisa terus mensosialisasikan ini pada masyarakat kita  dan jangan hanya melawan hoax saat deklarasi saja," harapnya rpz/ppg