Kalau Mau Terhindar Konflik Buruh, PT EMP Harus Taat Aturan


riaupotenza.com
Ketua SPKEP Perwakilan Cabang Kepulauan Meranti, Aprial SSos, serahkan SK-PUK dan Lampiran SK Gubri UMSP kepada File Manager EMP MS SA, Imam Wahyudi.

SELATPANJANG (RPZ) - Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SPKEP) perwakilan cabang Kepulauan Meranti minta PT EMP Malacca Strait SA komit dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja. Terlebih kepastian kesejahteraan buruh. 

Imbauan SPKEP tersebut ihwal dari konflik yang kerap terjadi antara buruh dan perusahaan terkait. "Iya itu sering kita dengar, mulai dari lambatnya upah yang diterima, hingga buramnya aturan kerja antara buruh, mitra, dan perusahaan terkait," ujar Ketua SPKEP Perwakilan Cabang Kepulauan Meranti, Aprial SSos, Ahad (4/11/2018). 

Selain itu ia juga menyayangkan sikap perusahaan terkait yang masih memberlakukan upah buruh dibawah ketentuan Keputusan Gubri. Aturan itu sebagai landasan tentang pemberlakuan upah tenaga kerja yang bergerak kepada sektor pertambangan minyak bumi dan gas. 

Untuk itu ia berharap perusahaan pertambangan tersebut taat dengan aturan yang berlaku. "Makanya kami meminta kepada PT EMP beserta perusahan mitra atau Subkont wajib menginplementsikan keputusan tersebut kepada buruh. Seperi yang tertuang didalam Kps863/x/2018 lalu," ujarnya. 

Aprial mengaku, upaya menjamin kesejahteraan para buruh yang bekerja di PT EMP terus berjalan. Salah satunya belum lama ini SPKEP Meranti juga telah mengunjungi perusahan terkait. 

Manager Comrel PT EMP,  Masnur yabg dihubungi membenarkan pertemuan dan keinginan Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SPKEP) perwakilan cabang Kepulauan Meranti tersebut.

Menurutnya, pendataan sudah mereka lakukan, dan saat ini sedang menjalani proses verifikasi oleh pihaknya di Jakarta.  wira