Penjabat Meranti Diminta Untuk Standby Di Tempat


riaupotenza.com

SELATPANJANG (RPZ) - Pemerintah Kabupaten Kepulaun Meranti melalui Sekretaris Daerah Yulian Norwis keluarkan himbauan kepada seluruh pejabat struktural agar standby di tempat. 

Imbauan itu ia sampaikan untuk dipatuhi hingga 30 hari mendatang. Imbauan secara lisan itu juga ia dilontarkan secara berulang.. Hal itu menindaklanjuti akan digelarnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Riau ke seluruh OPD yang tersebar dilingkungannya. Langkah itu diambil agar proses pemeriksaan berjalan dengan maksimal. 

“Agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik saya minta PA, KPA dan PPTK serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama proses pemeriksaan Standbye ditempat,” ujar Sekda Meranti, saat memimpin acara Briefing dengan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau, diruang Melati Kantor Bupati, hari ini.

Seperti diketahui, proses pemeriksaan berlangsung mulai hari ini hingga 30 hari kedepan. Dan Kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau kali ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan pada awal tahun saat ini pemeriksaan dilakukan menjelang akhir tahun. 

Hal itu bukanya tidak beralasan, menurut Ketua Tim Pemeriksa BPK RI untuk Meranti Ahmad Syukri, kedatangan dirinya bersama Tim Pemeriksa lainnya lebih awal berhubung Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapat 6 kali WTP. 

Untuk itu perlu melengkapi Laporan LKPD karena kedepan proses pemeriksaan akan melibatkan akuntan publik secara Independen.

Adapun yang menjadi sasaran pemeriksan mereka, menurut Syukri meliputi belanja barang dan modal. Mulai dari kegiatan sampai belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga, baik itu berupa barang, bangunan dan lainnya.

Untuk itu, selama proses pemeriksaan Syukri meminta PA, KPA dan PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, ia mewanti-wanti kepada kepala OPD dan pejabat terkait jika tidak hadir saat pemeriksaan. Akibatnya dokumen tidak dapat diperiksa dan OPD bersangkutan akan menjadi catatan bagi BPK RI.

“Saat turun kelapangan kami harapkan PA, KPA, PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan, jika tidak hadiri pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan akan menjadi catatan kami,” ujar Syukri.

Anggota Tim Pemeriksa BPK RI lainnya, Andre, juga menambahkan pemeriksaan yang dilakukan kali ini bukan hanya seputar pengadaan fisik tetapi juga Pengadaan langsung dan pengadaan lainya. 

Untuk itu Bagian yang menangani masalah pengadaan terutama Pihak ULP Meranti, Pokja, Konsultan Perencana dan Rekanan Pemenang ketika pemeriksaan dapat dihadirkan untuk melakukan kroscek langsung.

"Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim BPK RI, akan dikeluarkan Lembar Pemeriksaan untuk dilakukan klarifikasi dan kroscek secara bersama-sama," ujarnya. wira