Teguran Keras Jokowi Tanda Pengelolaan BPJS tak Maksimal


riaupotenza.com

JAKARTA (RPZ) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi teguran keras pada BPJS Kesehatan karena dirinya harus mengurus langsung pembayaran utang rumah sakit dalam program JKN. BPJS Kesehatan menganggap kritik itu bentuk perhatian Jokowi pada program JKN.

"Ini bentuk prhatian presiden dalam cara lain kepada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasonal). Kita berfikir positif bahwa dalam bentuk dukungan itu ada fokus perhatian beliau sehingga ada pernyataan seperti itu," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Maruf, Rabu (17/10/2018) malam.

Menurut Iqbal, Jokowi selalu memperhatikan BPJS Kesehatan. Termasuk saat mengambil keputusan menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

"Ketika ada suntikan PR 4,9 triliun menjadi bukti komitmen sangat kuat agar program ini tetap bisa berjalan. Program ini dikelola dengan profesional karena menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan," ucap Iqbal. 

Dia menilai kritik Jokowi disampaikan agar BPJS Kesehatan mengelola program JKN dengan baik. Iqbal juga menganggap kritik itu juga ditujukan kepada sejumlah lembaga selain BPJS Kesehatan.

"Kita memandang apa yang disampaikan beliau dukungan, agar program dikelola dengan baik. Bukan hanya BPJS kesehatan, tapi kementerian-lembaga terkait sehingga lebih bekerja sama dan berkolaborasi," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegur Dirut BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan soal pembayaran utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seharusnya tidak sampai diurus oleh dirinya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membicarakan masalah defisit anggaran JKN. Jokowi mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyuntikan dana Rp 4,9 Triliun untuk menambal defisit tersebut.

"Saya tahu urusan JKN , urusan pembayaran RS. Saya ngerti dan sampai di meja saya seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu lalu kita putuskan. Tapi sebetulnya ini urusan Dirut BPJS, nggak sampai presiden kayak gini-gini," kata Jokowi saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Rabu (17/10/2018).

"Saya tuh tiap hari di lapangan ke Bandung nggak ngomong sama protokol masuk rumah sakit Hasan Sadikin. saya mau cek layanan kesehatan. Di Papua, Nabire nggak ada rencana RS saya masuk ke RSUD Nabire. Saya ingin cek urusan KIS pelaksanaan komplain seperti apa. Saya dengerin tapi saya nggak ngajak Bu Menkes dan Dirut BPJS nanti Dirutnya pada takut. Saya pengen suara yang orisinil, dari bawah. Masa setiap tahun harus dicari solusi. Mestinya udah rampung di Menkes, Dirut BPJS. Masa urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ya kebangetan," sambung Jokowi. rpz/dtc