DPRD Gelar Rapat Paripurna KUA PPAS APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2018


riaupotenza.com

BANGKINANG (RPZ) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna KUA PPAS APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2018, Senin (24/9/2018). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri didampingi dua orang wakilnya, Sunardi Ds dan Sahidin dan dihadiri oleh Bupati Kampar Azis Zaenal, Sekda Kampar Yusri, kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar serta undangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini lansung disampaikan oleh Bupati Kampar pada penyampaiannya mengatakan bahwa KUA PPAS disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kampar. Dan untuk penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2018, tahapan berikutnya adalah pembahasan Ranperda Perubahan APBD. Yang mana apabila telah mendapat persetujuan DPRD. Dan masuk ketahapan evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah melalui tim evaluasi Perubahan APBD Provinsi Riau.

Dikatakan bupati, secara umum pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan sebesar Rp112,765 miliar, dari 2,149 triliun menjadi Rp2,262 triliun. Dan terdapat dua pos yang ada pada komposisi APBD, yakni pada pos pendapatan daerah terdapat perubahan penerimaan hampir pada semua pos penerimaan, dimana semula sebesar Rp2,149 triliun lebih, meningkat menjadi sebesar Rp2,262 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp112,765 miliar yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp181,180 miliar.

Sementara dari dari PAD secara umum mengalami penurunan sebesar Rp1,152 miliar, begitu juga dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp67,262 miliar. "Perkiraan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar semula direncanakan Rp72,126 miliar, setelah perubahan berkurang menjadi Rp60,358 miliar atau turun sebesar untuk pembiayaan itu Rp10,768 miliar," kata Bupati Kampar.

Bupati Kampar juga menyampaikan dengan menghimbau agar secara bersama-sama bekerja menuangkan pikiran dan menyampaikan sumbang saran demi kemajuan Kabupaten Kampar. "Harapan kami kiranya pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala dan hambatan yang berarti," harapnya.

Usai menyampaikan penyampaian, Bupati Kampar Azis Zaenal yang didampingi Sekda Kampar menyerahkan dokumen KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2018 kepada Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri. APBD-P Pemkab Kampar secara umum dapat diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota DPRD Kampar yang hadir dalam rapat paripurna sore itu. Selanjutnya Bupati Kampar menandatangai nota KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2018 bersama dengan ketua DPRD Kampar dan wakilnya.

Penandatangan ini merupakan hasil dari pembahasan dari pembahasan oleh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar terhadap penyampaian Nota KUA PPAS APBD Perubahan yang mana sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Kampar Azis Zaenal di hadapan anggota DPRD Kampar. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kampar sempat menyorot pemangkasan dan reasionalisasi. Sebab tidak hanya anggaran Pemkab Kampar yang dirasionalisasi akibat defisit ini, tapi juga anggaran DPRD Kampar.

Sementara itu ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri mengingatkan Pemkab Kampar agar merealisasikan program prioritas meningkatkan pelayanan dan program lansung yang menyentuh masyarakat. Menurut DPRD ada beberapa janji kampanye yang harus terus direalisasikan oleh Pemrintah Kabupaten Kampar, seperti pengadaan ambulance bagi setiap desa yang ada di Kabupaten Kampar.

Lalu, ada juga pembangunana Gedung  9 lantai sebagai pusat pelayanan terpadu Kabupaten Kampar. “Secara umum kita melihat sudah proporsional. Namun tetap ada koreksi-koreksi dari DPRD terhdapa Nota Keuangan APBD Perubahan 2018 Kabupaten Kampar,” kata Fikri.

Selain itu ketua DPRD Kampar ini juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Kampar yang telah mengajukan KUA PPAS APBD Perubahan. Ia menjelaskan setelah penandatanganan MoUnya di tingkat Kabupaten Kampar akan dikirim ke tingkat Provinsi Riau untuk dievaluasi.

Rapat Paripurna Pembahasan Pengesahaan rancangan peraturan Daerah APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2018 berhalan hingga melwati dini hari. Hingga akhirnya disahkan DPRD Kampar pada  Selasa (25/9/2018) dini hari.

Bupati Kampar Azis Zaenal dalam sambutannya mengatakan perubahan anggaran APBD tahun 2018 ini merupakan penganggaran tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022. Penganggaran berbagai langkah dan upaya terus dilakukan guna pencapaian visi dan misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Upaya ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, melalui proses perencanaan serta sinergisitas dengan rencana pembangunan nasional dan skala prioritas pembangunan Provinsi Riau," ujar bupati.

Bupati Kampar berharap dengan disahkan oleh DPRD APBD Perubahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal serta akan menjadi pijakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya.

"Jika kita perhatikan komposisi APBD Perubahan tahun 2018, maka akan terlihat pada pos pendapatan daerah terdapat perubahan pendapatan daerah pada komposisi penerima, hampir pada semua pos penerima," jelasnya.

Sedangkan pada belanja daerah, lanjut bupati, terdapat beberapa penambahan dan pengurangan, baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti yang telah dibacakan oleh Banggar. Oleh karena itu anggaran yang tertuang dalam APBD Perubahan ini adalah kegiatan yang harus dapat diselesaikan sampai akhir bulan Desember tahun 2018.

"Untuk itu kepada kepala OPD diharapkan agar segera melaksanakan langkah-langkah percepatan penyelesaian proyek. Baik itu administrasi maupun fisik sehingga kegiatan tahun anggaran tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan," tegasnya.

Bupati Kampar juga menjelaskan dengan diselesaikan dan disetujuinya APBD Perubahan ini sesuai dengan pasal 111 permendagri nomor 13 tahun 2006 ayat 1 menyatakan bahwa rancangan perubahan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan perauturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur, dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Riau untuk dievaluasi.

Penyampaian Ranperda ini diikuti penyampaian beberapa dokumen lainnya yaitu persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati, risalah sidang, nota keuangan dan pidato bupati.

"Mengingat singkatnya batas waktu penyampaian dokumen-dokumen ini, saya bermohon dan menghimbau agar TAPD dapat segera menyediakan dan mengumpulkan dokumen yang dimaksud di atas," pintanya.

Terakhir, Bupati Kampar mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kampar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang secara bersama-sama telah menyelesaikan rangkaian sidang paripurna ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Semoga pengorbanan waktu dan pemikiran selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2018 ini, mulai dari KUA-PPAS hingga pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Perubahan sampai dengan laporan badan anggaran yang telah dilaporkan dan disahkan. Semoga ini akan menjadi amal sholeh dan dapat balasan dari Allah SWT," tutup Bupati Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar mengusulkan APBD Perubahan 2018 meningkat dari APBD Murni. Ini tertuang dalam naskah KUA-PPAS yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kampar. Nota kesepahaman KUA-PPAS diteken oleh Bupati Kampar, Azis Zaenal dan Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri. Azis dalam pidatonya di hadapan Rapat Paripurna, menyebutkan, APBD Perubahan meningkat sebesar Rp. 112,765 miliar.

"APBD Murni sebesar Rp2,149 triliun, APBD Perubahan menjadi Rp. 2,262 triliun," ungkap Azis. Adapun peningkatan itu dipengaruhi sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 181,180 miliar.

Pendapatan dari sektor ini berasal dari hibah dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Ditambah dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Di sisi lain, Azis mengemukakan, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan justru mengalami penurunan cukup signifikan.

Azis memaparkan PAD menurun sebesar Rp. 1,152 miliar. Sedangkan dana perimbangan menurun sebesar Rp. 67,626 miliar. Meski APBD meningkat pada Perubahan, menurut dia, boleh dikatakan keuangan daerah defisit.

"Pendapatan daerah secara umum in-out (debit kredit), maka dengan kata lain, kita mengalami defisit," ungkap Azis. Defisit anggaran memaksa pemerintah merasionalisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pada pos belanja tidak langsung, alokasi ditambah sebesar Rp. 14,461 miliar. Sedangkan belanja langsung bertambah Rp. 79,971 miliar. Sebelumnya pada APBD Murni, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,353 triliun dan Belanja Langsung Rp. 741 miliar.‎

"Belanja daerah mengalami penambahan dan pengurangan di beberapa komponen serta pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja," kata Azis. Ia mencontohkan, Belanja Pegawai pada Belanja Langsung bertambah Rp. 7,620 miliar. Penambahan ini untuk menutupi kekurangan gaji ke-14 sebagai konsekuensi dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya.‎

Ini menyebabkan pengurangan belanja subsidi sebesar Rp. 1,2 miliar. Namun pada belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa bertambah Rp. 1,240 miliar. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik meningkat sebesar Rp. 6,799 miliar.‎

Pada alokasi Belanja Langsung, Pemkab Kampar harus melakukan pergeseran untuk menutupi defisit. Seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP sebesar Rp. 103 miliar dan kegiatan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp22,415 miliar. "Secara keseluruhan, belanja langsung menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 79,971 miliar," kata Azis. adv