Kadis PUPRPKP Meranti Pusing Hadapi Pokir Dewan


riaupotenza.com

SELATPANJANG (RPZ)- Disinyalir tidak masuk jalur Musrenbang, pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD Kepulauan Meranti saat masa reses bikin pusing Kadis terkait. 

Pasalnya kegiatan pembangunan tersebut tidak masuk pada skala prioritas atau masuk dalam kebutuhan mendesak. Dampaknya, aspirasi konstituen tersebut banyak mendapat kritikan dari masyarakat. 

Hal itu sempat diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU PRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, H Herman ST. Menurut Herman, dirinya banyak mendapat aduan dari masyarakat yang menilai bahwa beberapa proyek Pokir yang dilaksanakan pihaknya tidak bermanfaat bagi orang banyak. 

"Ada semenisasi jalan di salah satu desa yang lokasi proyeknya tidak ada permukiman masyarakat. Di lokasi tersebut hanya ada kandang sapi, ada juga jalan menuju semak. Di sana juga tidak ada rumah warga. Kadang pusing saya menghadapi Pokir-pokir ini," kata Herman.

Herman mengaku terpaksa mengeksekusi proyek Pokir tersebut. Karena Pokir sudah terlanjur masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018. Lagipula ia juga tidak terlibat pada saat pembahasan DIPA.

"90 persen kegiatan disini merupakan Pokir hasil reses anggota dewan, saya baru bertugas disini, barang ini sudah ada. Ada 82 paket Pokir dalam APBD murni 208. Seharusnya kan kepala dinas dilibatkan dalam pembahasan, dengan demikian dinas bisa mencoret kegiatan yang terindikasi akan menuai masalah sosial," ujar Herman.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat beberapa pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti terkesan aneh dan seperti dipaksanakan. Tak pelak jalan tersebut merupakan aspirasi konstituen dari seorang dewan daerah setempat. Jalan yang dimaksud diantaranya, jalan Sungai Niur Gang Haji Turman Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebingtinggi yang menyedot anggaran senilai Rp119.889.000. 

Dari pantauan, pembangunan jalan melalui APBD Kepulauan Meranti tahun 2018 itu disinyalir hanya sebagai akses keluar masuk hewan ternak, disamping tidak ada satupun permukiman warga, melainkan hanya kandang sapi dan semak belukar. 

Hal yang sama juga terjadi pada peningkatan Jalan Gang Harisun Haji Sholeh, Desa Alah Air, Kabupaten Kepulauna Meranti. Dengan pagu anggaran Rp149.918.000 dari APBD Meranti tersebut juga terkesan dipaksakan. 

Di sana tidak ada satupun perumahan warga, yang ada hanya jalan setapak menuju kebun karet. Parahnya lagi kedua lojasi itu juga disinyalir terdapat lahan milik anggota DPRD.

Didin, salah seorang masyarakat mengatakan pembangunan jalan tersebut sifatnya belum mendesak, dia mengatakan masih banyak jalan yang rusak di Selatpanjang yang butuh perhatian.

"Seperti ada kepentingan saja, seharusnya fokus memperbaiki jalan rusak dulu, kemudian baru membangun jalan. Di tempat lain masih banyak jalan rusak yang berlubang yang membahayakan pengendara. Pekerjaan ini seperti dipaksakan, apakah ada kepentingan politik, apakah ada lahan tanah milik pejabat atau lainnya," ujar Didin. wira