Tuntut Pasal 137 UU No 13 Tahun 2003

Buruh PT JJP Gelar Mogok Kerja


riaupotenza.com
Kapolsek Kubu AKP Syofyan, memberikan pengarahan kepada k pekerja PT JJP yang sedang menggelar aksi mogok kerja.

KUBA (RPZ) — Buruh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP), yang tergabung dalam DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (F-SBDSI) Rokan Hilir (Rohil), menggelar aksi mogok kerja, Selasa (9/10) pagi di depan kantor PT JJP Simpang Damar.

Para Buruh Harian Lepas (BHL) tersebut menyampaikan beberapa tuntutan mereka. Salah satunya, menuntut perusahaan PT JJP harus mengangkat karyawan BHL menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) sesuia dengan UU No 13 tahun 2003.

Namun sayangnya, pada saat menggelar aksi, karyawa dinilai melanggar dari kententuan yang berlaku. Pasalnya, dalam aksi ini para buruh mengikutsertakan anak-anak dan kaum wanita.

Buruh yang menggelar aksi mogok kerja tersebut kurang lebih mencapai 150 orang. Aksi yang dilakukan buruh sudah sekian kalinya, ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tampak hadir Kapolsek Kubu AKP Syofyan SE, Kapolsek Bangko Pusako AKP Evi Hermanto, Kasat Intelkam Polres Rohil AKP P Banjarnahor SSos MH, dan Kasat Shabara Polres Rohil AKP R Simamora SH, serta melibatkan 40 orang personil.

Aksi buru ini juga turut dihadiri Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten  Rohil, Juni Rahmad SE, dan Kasi Perburuhan Disnaker Hariadi Thamrin SOp, serta staf Disnaker Jefrizal Libara.

Ketua DPC F SBDSI Herman Zega pada saat mediasi di salah satu ruangan kantor yang difasilitasi pihak perusaahaan, mengakui sebagian poin-poin tuntutan mereka dari 19 aitem tuntutan sesuai Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 sudah terpenuhi oleh perusahaan. Namun, sebagian tuntutan karyawan BHL tersebut, mereka menilai masih belum layak terpenuhi oleh menajemen PT JJP. 

Pihaknya juga mengancam akan terus melaksanakan mogok kerja sampai hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 mendatang. ‘’Diskusi yang dilakukan tak membuahkan hasil, kita akan terus melaksanakan mogok, sampai ketua DPD F-SBDSI yang ada di Pekan Baru datang ke PT JJP,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Kubu AKP Syofyan mengatakan, apabila karyawan yang tergabung dalam DPC F SBDSI Rohil, dapat membuktikan kesalahan pihak perusahaan PT JJP, agar kiranya dapat menempuh jalur hukum.

‘’Kalau karyawan merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, silahkan laporkan ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI), apalagi aksi ini di luar dari ketentuan, mogok kerja boleh saja, tapi kok pakai orasi,’’ ujarnya.

Manajer Kebun II PT JJP Parwa dalam mediasi itu mengatakan, tuntutan karyawan sesuai Pasal 137 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ke PT JJP sebagian sudah terlaksana, akan tetapi sebagian masih dalam proses. Sementara dalam pengangkatan Karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT), harus sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam menajemen prusahaan.

‘’Mulai dari kriteria penilain kinerja, disiplin Kinerja, dan harus melengkapi Administrasi. Nah bagi yang sudah memenuhi persyaratan, sudah kita lakukan pengangkatan dari BHL menjadi KHT,’’ pungkasnya. zul