DPRD: Harus Segera Ditertibkan

Mobnas Dipakai Anak Pejabat, Harus Ditarik!


riaupotenza.com
Tengku Azwendi Fajri SE

PEKANBARU (RPZ) - Kabar mengenai adanya mobil dinas Pemko Pekanbaru yang dipakai salah satu anak pejabat Pemko yang kuliah di Jakarta mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Kota Pekanbaru. Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE  mengatakan, berkaitan dengan aset daerah tentu harus dikembalikan.

“Artinya dengan kondisi ekonomi daerah yang saat ini kurang baik, saya kira potensi-potensi aset daerah yang tidak bermanfaat dan tidak tepat sasaran, harus dikembalikan dengan tidak mengurangi secara etika,” tegas Azwendi.

Politisi Partai Demokrat ini meminta kepada BPKAD selaku pengelola aset untuk segera menyurati apabila memang ditemukan adanya penyalahgunaan kendaraan operasional kendaraan Pemko Pekanbaru.

“Untuk kendaraan di luar kota adalah kendaraan operasional Pemko Pekanbaru yang dipegang Sekretariat Pemko Pekanbaru perwakilan yang ada di Jakarta. Kepala dinas dan yang seterusnya sampai ke bawah saya rasa tidak dibenarkan memiliki kendaraan dinas di luar kota. Makanya BKAD harus tegas dan segera menertibkan jangan ada tebang pilih,” katanya. 

Sebelumnya diberitakan sebuah media online, diduga ada oknum pejabat Pemko Pekanbaru yang memanfaatkan mobil dinas jenis Honda CRV untuk keperluan anaknya kuliah di Jakarta.

“Iya, informasinya mobil di Jakarta dipakai oleh anaknya untuk kuliah di sana. Unit mobil dinas tersebut dipakai sejak yang bersangkutan menjabat sebagai kepala badan dan tidak diserahkan ke pejabat yang baru,” kata seorang ASN di lingkungan Sekretariat Pemko Pekanbaru yang meminta namanya tidak disebutkan, Ahad (7/10).

Ia menambahkan, mobil jenis Honda CRV itu tidak dikembalikan ke pejabat kepala badan yang baru, sementara sang pejabat yang lama sudah pindah ke OPD lain masih di lingkungan Pemko Pekanbaru.

“Harusnya kan dikembalikan, tapi pejabat yang sekarang malah menggunakan Innova Hitam. Sementara unit lama jenis CRV tidak dikembalikan,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus dengan tegas meminta agar Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, menarik seluruh mobil dinas yang masih dikuasai oleh oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, organisasi dan perorangan yang belum dikembalikan.

“Soal aset, sebagai kepala daerah tentu saya harus bertanggung jawab, menjaga dan memelihara kekayaan daerah. Maka, sesuai dengan regulasi dan aturan, kalau aset yang bergerak masih berada di tangan-tangan para mantan pejabat, seharusnya bapak-bapak yang terhormat dengan sukarela dan kesadaran harus segera mengembalikan ke daerah,” kata Firdaus.

Firdaus menyebut, agar seluruh mobil dinas dan operasional yang masih dikuasai oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, organisasi dan perorangan dapat segera dikembalikan, dirinya sudah menginstruksikan langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Saya sudah pemerintahkan OPD teknis termasuk Satpol PP dan BPKAD agar menyelamatkan aset-aset milik daerah. Kalau tidak, saya juga yang bertanggungjawab jika terjadi temuan,” ujarnya.

Saat disinggung soal banyaknya oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, organisasi dan perorangan yang menguasai mobil dinas dan operasional tersebut selalu menjual nama Walikota Pekanbaru dan menyatakan sudah melalui persetujuan Walikota, mantan Kepala Dinas PU Riau mengatakan sebagai orang nomor satu tentu dirinya mengiyakan, tapi semua itu harus melakukan proses administrasi.

“Kalau persetujuan saya, ya harus ada proses administrasinya. Proses mekanismenya patuhi sesuai aturan. Walikota kan boleh saja mengiyakan, tapi bukan administrasinya tidak dijalankan dan tidak diikuti. Kalau perorangan, apa kapasitasnya. Jadi saya tegas katakan, tarik saja mobilnya, jangan mengaku-ngaku dan menjual nama saya,” pungkasnya.(rpg/ck)