Gara-gara Single Salary Tak Kunjung Cair

ASN Pemprov Dikejar-kejar Utang


riaupotenza.com
Ahmad Hijazi ,Sekda Provinsi Riau

PEKANBARU (RPZ) - Penundaan pencairan single salary oleh Pemprov Riau mulai menimbulkan dampak negatif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Terutama pada ASN golongan rendah dan tidak miliki jabatan yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Informasi yang berhasil dirangkum Pekanbaru Pos di lapangan, penundaan single salary tersebut sudah memasuki 4 bulan terhitung sejak Juli, Agustus, September dan saat ini sudah memasuki bulan Oktober 2018. 

Akibat penundaan itu sebagian besar ASN ngaku tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan, tapi juga dikejar-kejar hutang karena tidak punya uang.

Hal itu di sampaikan salah seorang pegawai Pemprov Riau, berinisial yang mengaku saat ini ia sudah menjadi buronan penagih hutang yang boleh dikatakan sudah sebelit pinggang.

Jadi buronan yang dimaksud HU, karena ia tidak sanggup dan malu menghadapi penagih hutang yang hampir setiap hari datang. Sehingga hal itu membuat ia tidak betah dan malah untuk keluar dari rumah, termasuk pergi bekerja yang sudah kurang semangat karena banyak pikiran. 

Untuk itu ia sangat mengharapkan keluhan ini menjadi pertimbangan bagi Pemprov Riau, apalagi mereka yang hanya golongan rendah yang sangat bergantung pada single salary.

“Yang kami harapkan itu cuma single salary, kalau untuk gaji sudah habis dipotong yang juga karena hutang,” kata HU kepada Pekanbaru Pos, Senin (8/10) di Pekanbaru.

Keluhan ini, tidak hanya terjadi pada ASN yang golongan rendah tanpa jabatan tapi juga ASN pemegang jabatan eselon. Dimana mereka mengatakan, penundaan single salary saat ini menjadi keluhan luar biasa yang mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan dalam memenuhi kebutuhan. 

Seperti yang disampaikan salah seorang pejabat eselon II lingkungan Pemprov Riau, yang tidak mau namanya dipublikasikan. Ia mengaku juga sangat kewalahan menghadapi kebutuhan sejak penundaan pencairan singel salary.

“Memang jabatan eselon II dan memimpin OPD, tapi yang namanya kebutuhan itu kan sama. Lagian uang dari mana kalau bukan dari singel salary,” katanya.

Ia mengakui, permasalahan saat ini karena dampak keuangan daerah yang juga disebabkan dari pemerintah pusat yang menunda penyaluran anggaran, namun yang namanya kebutuhan tidak mungkin ditunda, di manapun harus dan wajib dipenuhi.

“Penundaan kali ini luar biasa, kita berharap ada solusinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada jalan keluarnya,” harapnya.

Di sisi lain, sebelumnya untuk pencairan Pemprov Riau ini bukan tidak ada anggaran, hanya saja ada melakukan efisiensi setelah adanya peniadaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018 yang saat ini masih dibahas pemprov Riau. Bahkan untuk singel salary ini akan ada pengurangan menimbang keuangan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, jika pada dasarnya anggaran untuk singel salary itu tersedia di APBD 2018. 

Namun belum bisa disalurkan karena ada pengurangan, salah satunya pengurangan karena sudah dibayarkan menjadi tunjangan hari raya (THR) beberapa waktu lalu sesuai perintah pusat, perintah presiden.

“Kita sedang buat formulanya. Nilainya distandarkan, paling tidak sampai Desember 2018 akan kita bayarkan,” katanya.

Yang pasti tambahnya, Pemprov Riau akan merevisi atau membuat peraturan gubernur baru terkait pengurangan nilai TPP ini. Saat ini, berapa persen yang akan dikurangi masih dirancang. 

“Sekarang sedang dirancang oleh BPKAD. Kita belum tahu (berapa pengurangan) tinggal dibuatkan pergubnya saja,” tuturnya.(dre)